Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai usulan agar pesohor Nagita Slavina menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi bakal calon gubernur Sumut Bobby Nasution pada Pilkada 2024 harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
"Untuk yang namanya wakil gubernur, tentunya nanti juga harus mendapatkan persetujuan dari calon gubernur. Tentunya karena mereka yang akan bekerja sama," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
Kendati demikian, ia menyebut sah-sah saja bila sejumlah partai politik mengusulkan nama tertentu sebagai bakal cawagub untuk mendampingi Wali Kota Medan Bobby di Pilkada Sumut nanti, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca juga : Golkar: Masyarakat Sumatra Utara tidak Tahu Nagita Slavina
"Jika beberapa partai mencalonkan wakil gubernur itu tentunya boleh-boleh saja, tetapi keputusannya nanti akan kita putuskan bersama," jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa koalisi akan melihat potensi, elektabilitas, dan faktor seberapa besar sosok itu disukai masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengusulkan nama Nagita Slavina menjadi bakal calon Wakil Gubernur Sumut mendampingi bakal calon Gubernur Sumutt Bobby Nasution dalam Pilkada Serentak.
Baca juga : Demokrat Persilakan Nagita Slavina Diusulkan Jadi Bacalon Wagub Sumut
Ia melihat Nagita dapat mendulang elektabilitas lantaran memiliki banyak pengikut di media sosial. Itu juga selaras kriteria partai koalisi pengusung Bobby yakni seorang tokoh perempuan.
Wali Kota Medan Bobby Nasution telah mendapat dukungan lima partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasinonal (PAN), Partai Golkar, Partai NasDem, dan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia juga sudah menyambangi jajaran elite Partai Demokrat untuk meminta dukungan dalam Pilgub Sumatera Utara. (Ant/Z-11)
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Dewas KPK memanggil Kasatgas Rossa Purbo Bekti untuk mengklarifikasi aduan terkait tidak dipanggilnya Bobby Nasution dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut
Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Lestari Purba di Medan, Selasa, mengatakan, secara umum cuaca di Sumatera Utara
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
POLRES Tanjungbalai membongkar jaringan peredaran kokain di wilayah pesisir Sumatra Utara yang melibatkan dua orang nelayan. Polisi menyita lebih dari 3 kilogram kokain.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang rumah terdampak banjir dan longsor untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga.
“Sebanyak 70 personel gabungan dengan dukungan enam unit excavator kami kerahkan untuk membuka kembali akses jalan, jalur menuju rumah warga, serta membersihkan fasilitas sekolah,”
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved