Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKSANAAN pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Kabupaten Pandeglang akan berlangsung Rabu (9/12/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeg lang meminta agar masyarakat Pandeglang menggunakan hak pilih.
Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengungkapkan, pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang merupakan proses kedaulatan rakyat. Untuk memilih calon tersebut tentu hak pilih masyarakat punya peran penting dan strategis.
“Ini adalah momentum untuk masyarakat, ini saatnya menggunakan hak pilih jangan sampai tidak digunakan, karena hanya datang 5 tahun sekali,” ungkap Ahmad Sujai pada Media Indonesia, kemarin.
Ahmad kembali menekankan agar warga Kabupaten Pandeglang agar tidak menyia-nyiakan hak pilih yang mereka. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pihaknya telah mengedukasi mulai dari tahapan pilkada, kampanye hingga hari h pemilihan.
“Tidak lupa kami juga menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan saat hari pemilihan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19,” jelas dia.
Ia menjelaskan, sejak awal Desember 2020, logistik pilkada Pandeglang mulai didistribusikan. Pendistribusian logistik saat ini sudah hampir 100%. “Logistik yang dikirim ini berisikan di antaranya berisikan kotak suara, tinta, segel, formulir, sampul templet, dan pengukur suhu,” jelas dia.
Pihaknya memastikan proses pendistribusian tersebut cepat dan tepat sasaran. Ia menyebutkan ada 17 jenis logistik pilkada yang distribusikan ke PPK (panitia pemilihan kecamatan), sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota.
Ke 17 jenis logistik yang didistribusikan ke setiap PPK yakni, kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, sampul, formulir model C plano hasil, model C hasil salinan dan model C kejadian khusus.
Kemudian, model C surat pernyataan pendamping pemilih, model C tanda terima dan surat pengantar, tinta, bantalan dan alat coblos, tanda pengenal petugas KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, balpoin, spidol, papan pengumuman, kabel tis dan kantong plastik.
Selain itu, turut didistribusikan kelengkapan alat pelindung diri (APD) untuk memastikan pelaksaan pilkada sesuai protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19, sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.
Ada sebanyak 13 jenis APD untuk penerapan protokol kesehatan dalam pilkada Pandeglang, di antaranya masker kain nonmedis, masker medis, sarung tangan, face shield/pelindung wajah, handsanitizer, fasiltas cuci tangan, sabun pencuci tangan, cairan disinfektan, alat semprot disinfektan, thermogun, kantong plastik sampah, tisu kering, dan baju hazmat.
“Logistik merupakan kunci suksesnya pilkada. Tidak mudah menyiapkan pilkada di tengah pandemi covid-19, makin ke sini persiapannya semakin kompleks, namun kami yakin penyelenggaraan di hari h akan berjalan dengan lancar,” tandas dia. (Gan/S1-25)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Untuk menghadapi Pemilu 2024, BPBD terus melakukan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman potensi bencana alam
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Rekomendasi PSU di Cirebon dikeluarkan setelah Bawaslu menemukan adanya adanya sejumlah pelanggaran pada proses pemungutan suara.
PENGAWAS Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menjalani rapid test untuk deteksi adanya penyebaran virus Covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved