Pilkada Versi 3M

KEMENTERIAN Dalam Negeri menyatakan sebanyak 506 dari 738 pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020 telah melaksanakan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Ini sangat positif dan sesuai harapan. Namun, tunggu dulu ada 'protokoler' lain yang harus dipenuhi.

Apa protokoler lain itu? Ini bukan masalah 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), melainkan lepaskan masker (topeng) kepalsuan, cuci tangan dari kepentingan partisan dan jangan berjarak dengan rakyat. Jadilah pemimpin yang tidak menggunakan topeng saat bertemu masyarakat. Jadilah pemimpin yang bersih dari kepentingan sempit yang partisan. Jadilah pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyatnya.

Spirit pilkada, di antaranya ialah untuk melahirkan pemimpin terpilih yang akan menciptakan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama itu mesti lahir dari suara bersama dalam restu politik. Restu politik publik bentuknya adalah memberikan hak suara pada pasangan calon. Tentu pasangan calon yang dianggap terbaik dari yang terbaik.

Quo vadis pilkada kita? Benarkah spirit pasangan peserta pilkada berkontestasi untuk wakaf diri menciptakan kesejahteraan bersama? Ataukah, hanya ingin mencari kekuasaan dan narsistis diri demi sebuah kemenangan politik partisan? Niat politik awal akan menentukan 'eksekusi' politik pada saat pasangan terpilih.

Publik tentu butuh pembaharu, penyelamat kehidupan yang lebih baik dalam bentuk kesejahteraan lahir batin. Bukan hanya sejahtera bagi para pemimpin yang sukses terpilih dalam pilkada. Hindari 3M menggunakan topeng (masker), cuci tangan dari kepentingan partisan dan jangan jaga jarak dengan rakyat. Protokoler kesehatan politik sama pentingnya dengan protokoler melawan covid-19.

Sejak dahulu kala, publik tahu persis dunia Pilkada dan kontestasi politik tak bisa lepas dari 'covid' politik. Selalu ada wabah dalam setiap kontestasi di prosesi pilkada. Tidaklah heran pascapilkada sejumlah kepala daerah harus 'dirawat' dan di isolasi di ruang prodeo. Mereka terpapar 'covid' politik karena tidak menjaga protokoler kesehatan politik.

Sebagai pendidik dan pengurus organisasi profesi guru, pilkada sebaiknya menjadi ajang seni berpolitik yang sehat dan edukatif. Pilkada adalah media pembelajaran kolektif berdemokrasi secara sehat. Berikan legacy yang baik dari setiap proses politik. Pilkada bukan hanya gelaran politik meraih kekuasaan, melainkan tampilan keadaban meraih kemanusiaan sejati.