Perguruan Tinggi di Era AI

PERUBAHAN sering bergerak seperti arus di laut dalam; tak tampak di permukaan, tapi cepat dan kuat menentukan arah. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) bekerja seperti itu. Bekerja di bawah kesadaran sehari-hari, lalu menggeser cara berpikir, bekerja, dan belajar manusia.

Terbukti, pada 2025 nilai pasar global AI telah menembus US$244 miliar dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2030 (Statista, 2025). AI tak lagi hadir sebagai teknologi eksperimental, melainkan telah menjadi infrastruktur baru dalam kehidupan modern. AI kini digunakan dalam bisnis, kesehatan, pemerintahan, hingga pendidikan tinggi.

Di sektor ekonomi, pemanfaatan AI telah menjadi penanda efisiensi dan daya saing. Di Amerika Serikat, hampir separuh bisnis menggunakan AI untuk pengolahan big data. Adapun di sektor kesehatan, AI dipakai untuk membantu diagnosis dan pengambilan keputusan medis.

Baca juga : Menata Arsitektur Baru Pendidikan Tinggi

Produk AI berbasis chatbot pun berkembang pesat. ChatGPT, misalnya, telah memiliki sekira 400 juta pengguna mingguan pada awal 2025, disusul platform lain seperti DeepSeek dengan pengguna aktif 15,9 juta. Angka-angka ini menunjukkan satu hal bahwa teknologi AI bukan sekadar alat bantu, melainkan telah membentuk cara manusia bekerja dan berpikir.

KEGELISAHAN AKADEMIK

Baca juga : Sinergi Telkom Indonesia dan Kampus Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

Perguruan tinggi tentu tidak berada di luar arus tersebut. Mahasiswa dan dosen hidup di ekosistem digital yang sama, dengan akses AI yang semakin mudah, murah, dan cepat. Namun, justru di ruang akademiklah AI memunculkan kegelisahan paling besar. Kekhawatiran utama bukan pada kecanggihan teknologinya, melainkan pada dampaknya terhadap proses belajar dan integritas akademik.

Berbagai survei global menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah menggunakan AI dalam aktivitas belajar. Sebagian besar memanfaatkannya untuk mencari informasi (69%), memeriksa tata bahasa (42%), merangkum dokumen (33%), hingga membantu menyusun tugas (Education Council, 2024). Fakta ini lantas melahirkan kekhawatiran, dan menembus batas integritas akademik. Ternyata, bukan sebatas pelengkap, AI telah menjadi sumber utama informasi, atau bahkan asisten virtual untuk menunjang kebutuhan akademik.

Apalagi dengan perkembangan AI yang mengadopsi teknologi brain-computer interface [BCI], memungkinkan terjadinya interaksi langsung neural manusia dengan sistem komputer atau mesin. Sederhananya, BCI dapat membantu AI menerjemahkan sinyal otak menjadi perintah digital, sehingga proses input bisa diambil dari respons nourologis pengguna, tak perlu lagi harus teks atau suara.

Dalam konteks akademik, perkembangan AI berpotensi mengaburkan batas antara hasil kerja intelektual yang autentik dan produksi yang sepenuhnya dilakukan oleh mesin. Karena itu, bakal tidak mudah untuk menilai mana karya akademik ataupun tugas kampus yang dikerjakan oleh AI dan mana yang dilakukan mahasiswa secara orisinal.

Ada banyak respons berbeda yang dilakukan perguruan tinggi terhadap kekhawatiran tersebut. Namun, yang paling ekstrem ialah seperti dilakukan universitas top di Prancis, yakni Sciences Po, yang melarang penggunaan ChatGPT dan AI berbasis chatbot lainnya untuk menghindari plagiarisme. Hal itu pun dilakukan oleh Arizona State University dan Georgia Institute of Technology lewat larangan menyalin langsung hasil pengerjaan AI berbasis chatbot.

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS

Di sisi lain, riset Michael Gerlich (2025) mengingatkan adanya korelasi antara frekuensi penggunaan AI dan penurunan kemampuan berpikir kritis akibat cognitive offloading—ketika pekerjaan kognitif diserahkan terlalu jauh kepada mesin. Ungkapan 'if you don’t use your brain, you lose your brain' menjadi relevan di sini: kemampuan berpikir hanya terjaga jika terus dilatih.

Kekhawatiran tersebut diperparah oleh menjamurnya berbagai AI tools yang sangat dekat dengan keseharian mahasiswa, mulai dari paraphrasing, automated summarization, hingga ghostwriting. Dalam hitungan detik, sebuah tugas akademik dapat diselesaikan. Batas antara kerja intelektual manusia dan produksi mesin pun menjadi semakin pudar. Tak mengherankan jika sebagian perguruan tinggi di luar negeri memilih jalan pembatasan, bahkan pelarangan penggunaan AI dalam aktivitas akademik, demi menjaga orisinalitas dan kejujuran ilmiah.

Namun, respons yang semata-mata berbasis larangan sesungguhnya menyimpan persoalan lain. AI justru telah membuka kelemahan mendasar sistem pendidikan tinggi yang terlalu lama bertumpu pada model lama: tugas berbasis hafalan, pertanyaan generik, dan evaluasi yang mengutamakan format.

Karena dalam berbagai eksperimen penilaian, AI terbukti mampu mengerjakan tugas-tugas semacam itu dengan nilai sangat tinggi dan konsisten. Pertanyaannya menjadi tidak terelakkan: jika mesin bisa memperoleh nilai sempurna, apa sebenarnya yang sedang diuji oleh perguruan tinggi?

Di titik ini, AI berfungsi sebagai cermin yang jujur. Yang runtuh bukan integritas mahasiswa semata, melainkan asumsi bahwa standar akademik lama benar-benar mengukur pemahaman dan nalar. Gelar dan IPK yang selama ini menjadi simbol kapabilitas pun mulai kehilangan daya sinyalnya. Dunia kerja bergerak menuju tuntutan proof of work: bukan sekadar bukti lulus, melainkan bukti mampu berpikir, memecahkan masalah, dan bertanggung jawab atas keputusan.

Karena itu, perdebatan tentang AI di perguruan tinggi tidak cukup berhenti pada dikotomi boleh atau tidak boleh. Yang dibutuhkan ialah jalan tengah yang lebih dewasa: mengintegrasikan AI tanpa mengorbankan kerja intelektual manusia. Jalan tengah ini hanya mungkin jika kampus berani mendesain ulang cara belajar dan menilai.

JALAN TENGAH

Salah satu pendekatan yang relevan ialah memosisikan AI sebagai alat untuk mengasah pikiran, bukan menggantikannya. Dalam kerangka ini, setidaknya ada tiga prinsip desain AI kognitif yang perlu diperhatikan. Pertama, keterlibatan material. Mahasiswa harus tetap membaca sumber asli, menulis dengan bahasanya sendiri, dan bertanggung jawab atas substansi pemikirannya. AI boleh membantu, tetapi tidak mengambil alih inti proses intelektual.

Kedua, hambatan produktif. AI seharusnya tidak selalu menjadi jalan pintas, melainkan sparring partner yang menantang asumsi, mengajukan pertanyaan balik, dan memunculkan alternatif. Friksi intelektual semacam ini justru penting untuk menjaga nalar tetap aktif. Ketiga, dukungan metakognitif. AI dapat membantu menyusun kerangka berpikir, memetakan ide, dan mengorganisasi opsi, tetapi keputusan akhir, penilaian kualitas, dan makna tetap berada di tangan manusia.

Pendekatan ini menuntut transformasi pedagogi. Asesmen tidak lagi berfokus pada jawaban akhir, melainkan pada proses berpikir: studi kasus kontekstual, ujian lisan, pembelaan argumen, dan proyek berbasis masalah nyata. Di saat yang sama, perguruan tinggi perlu menyusun panduan etika penggunaan AI dan mekanisme verifikasi berlapis, bukan untuk mencurigai secara massal, tetapi demi menjaga kepercayaan dan akuntabilitas akademik.

Pada akhirnya, AI memaksa perguruan tinggi untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar tentang jati dirinya. Kampus tidak boleh direduksi menjadi sekadar pabrik tenaga kerja yang efisien, tetapi harus tetap menjadi ruang pendewasaan intelektual. Dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, AI seharusnya menjadi pendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian—bukan ancaman terhadapnya.

Masa depan perguruan tinggi tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan oleh keberanian untuk mendesain ulang cara berpikir, belajar, dan menilai manusia. AI akan terus berkembang. Tantangannya ialah memastikan bahwa di tengah kecerdasan artifisial yang kian canggih, kecerdasan manusia justru semakin terasah.