Mengembalikan Kredibilitas Fiskal

PENGGANTIAN Sri Mulyani Indrawati dari kursi menteri keuangan pada 9 September 2025 meninggalkan lubang besar dalam pengelolaan makroekonomi Indonesia. Posisinya kini diisi Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom berpengalaman, tetapi relatif belum teruji dalam politik fiskal.

Reaksi pasar terhadap pergantian itu muncul seketika. Meski demikian, pasar kemudian kembali tenang dan mulai menguat.

Reaksi itu bukan semata soal angka. Defisit fiskal masih di bawah 3% PDB dan rasio utang juga relatif aman, sekitar 39% PDB. Inflasi masih terkendali, pertumbuhan stabil, dan Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Baca juga : Gaya Komunikasi Pejabat Perlu Diperbaiki

Namun, jangkar fiskal yang diwujudkan dalam sosok Sri Mulyani (disiplin, transparan, dan dihormati internasional) tak bisa segera digantikan. Pertanyaan utamanya kini: Apakah Purbaya dapat menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan politik populis yang kian kuat?

 

POLITIK ANGGARAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN

Baca juga : Seskab Teddy Kirim Langsung Surat Prabowo ke BG hingga Sri Mulyani

Tantangan fiskal saat ini lebih merupakan persoalan ekonomi-politik ketimbang solvabilitas teknis. Pemerintah berkomitmen pada program-program prioritas berbiaya besar, dari makan bergizi gratis (MBG) hingga kopdes merah putih dan belanja pertahanan.

RAPBN 2026 menargetkan defisit 2,48% PDB, sekitar Rp638 triliun, dengan asumsi penerimaan tumbuh lebih 10%. Secara teoretis, angka itu masih bisa dicapai. Namun, secara praktis, target tersebut tampak terlalu optimistis.

Rasio pajak, baik dalam arti sempit atau luas, masih tertahan di kisaran 10%-12% dari PDB, tertinggal jauh dari negara lainnya, seperti Thailand dan Malaysia. Inisiatif reformasi perpajakan, seperti core tax, pajak digital, dan integrasi NIK-NPWP, memang menjanjikan, tapi implementasinya belum tuntas.

Di titik inilah kredibilitas menjadi sangat penting. Pasar bisa menerima defisit moderat selama yakin pemerintah disiplin mengelolanya. Yang mengkhawatirkan ialah adanya kesan disiplin fiskal ini bisa dikorbankan demi agenda politik.

Sri Mulyani, dengan segala kekurangannya, selama ini dianggap sebagai benteng terhadap risiko tersebut. Tanpanya, premi kredibilitas yang dinikmati Indonesia hampir dua dekade kini dipertanyakan.

Di sisi lain, persoalan pembiayaan menambah kompleksitas pengelolaan fiskal negara. Untuk menutup defisit, pemerintah telah dan akan banyak mengandalkan penerbitan obligasi domestik (SBN).

Dalam kondisi normal, pasar dalam negeri cukup mampu menyerap. Namun, kepemilikan asing masih signifikan sehingga setiap sinyal pelemahan disiplin bisa memicu arus keluar modal, melemahkan rupiah, dan menaikkan biaya pinjaman.

Hal itu langsung terlihat pasca-reshuffle: rupiah melemah dan yield naik. Konsekuensinya, beban bunga utang akan membengkak dan ruang belanja produktif menyempit. Bila investor domestik harus menyerap lebih banyak obligasi dengan imbal hasil tinggi, risiko crowding out pembiayaan swasta meningkat.

Karena itu, pengelolaan jatuh tempo, komposisi mata uang, dan pengaturan waktu penerbitan utang menjadi krusial. Mengandalkan Bank Indonesia melalui burden sharing harus ditempatkan sebagai opsi terakhir. Jika terlalu mudah dilakukan, persepsi fiscal dominance bisa mengguncang pasar dan merusak independensi Bank Indonesia.

 

POPULISME VS DISIPLIN FISKAL

Dalam konteks ini, tugas utama Purbaya bukan merancang kebijakan baru, melainkan memulihkan kepercayaan. Pasar menunggu pernyataan kebijakan yang jelas, kredibel, dan transparan.

Pasar menunggu, apakah menteri baru memiliki komitmen menjaga defisit terkendali di bawah 3% PDB dan utang di bawah 40%, strategi pembiayaan yang transparan, serta jaminan bahwa program politik hanya didanai dengan realokasi belanja yang tidak produktif, bukan pelebaran defisit. Tanpa kejelasan mengenai itu, spekulasi akan mendominasi dan biaya bunga utang akan naik.

Namun, kepercayaan jangka pendek saja tidak cukup. Reformasi struktural harus tetap dijalankan. Penerimaan pajak harus diperkuat lewat kepatuhan yang lebih baik, basis yang lebih luas, dan insentif yang lebih rasional.

Kualitas belanja juga harus ditingkatkan. Saat ini, terlalu banyak anggaran tersedot untuk program prioritas yang belum berdampak, subsidi energi, dan birokrasi, sementara sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif sering kekurangan alokasi anggaran.

Koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS juga perlu diperkuat agar sinyal kebijakan tetap konsisten tanpa mengorbankan independensi institusi. Stabilitas pasar keuangan sangat bergantung pada sinyal kebijakan yang konsisten dari seluruh otoritas moneter dan keuangan.

Semua itu berlangsung dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Perlambatan Tiongkok, volatilitas harga energi dan pangan akibat geopolitik, serta perubahan suku bunga global menghadirkan risiko nyata. Tanpa buffer fiskal berupa dana cadangan atau fleksibilitas pembiayaan, APBN akan rentan terhadap guncangan eksternal.

Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana Indonesia menavigasi ketegangan antara tuntutan politik dan disiplin fiskal. Agenda populis mungkin memberikan keuntungan politik jangka pendek. Namun, pelemahan fiskal bisa mengikis stabilitas makro dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya justru merugikan rakyat.

Sri Mulyani sering dikritik terlalu kaku dan konservatif, tetapi kedisiplinannyalah yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia. Kini, Purbaya harus menyeimbangkan dua hal yang tampak berlawanan, yakni cukup fleksibel menjalankan agenda politik, tetapi tetap tegas menjaga kehati-hatian fiskal.

Saat ini, posisi fiskal Indonesia memang belum darurat, tapi ruang kesalahan yang tersedia makin sempit. Guncangan kredibilitas akibat reshuffle ini mengingatkan kita bahwa kebijakan fiskal bukan hanya tentang rasio dan angka, melainkan juga tentang kepercayaan.

Ujian pertama Purbaya ialah mengembalikan kepercayaan itu. Jika ia mampu menunjukkan komitmen, strategi transparan, dan prioritas belanja yang tepat, pasar akan yakin stabilitas terjaga. Jika gagal, biaya utang naik, disiplin fiskal melemah, dan manfaat politik belanja populis cepat hilang.

Pada akhirnya, fiskal selalu tentang pilihan: antara janji hari ini dan stabilitas esok, antara kepentingan politik sesaat dan kredibilitas jangka panjang. Indonesia kini tidak punya ruang untuk salah memilih.