Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

KETIKA Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prof Dr Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober tahun lalu, publik langsung membaca keputusan itu sebagai isyarat perubahan arah pendidikan Indonesia. Di tengah berbagai dinamika kebijakan pendidikan nasional, dari Kurikulum Merdeka, digitalisasi pembelajaran, hingga tantangan ketimpangan akses, hadirnya Abdul Mu’ti memunculkan harapan baru akan lahirnya pendekatan dalam dunia pendidikan yang lebih humanistis, adil, responsif, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Sosok Abdul Mu’ti memang bukan nama asing dalam dunia pendidikan dan masyarakat sipil Indonesia. Sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, beliau adalah figur yang kaya akan pengalaman, memiliki jejaring yang luas, dan teruji dalam memadukan pendekatan intelektual, spiritual, serta aktivisme sosial. Ia bukan hanya administrator, melainkan juga pemikir pendidikan dan pelaku transformasi.

Salah satu gebrakan Menteri Mu’ti dalam menata arah baru pendidikan Indonesia ialah dengan memperkenalkan konsep deep learning (pembelajaran mendalam). Sebuah pendekatan dalam pendidikan yang digagas oleh dua ilmuwan, Marton dan Saljo Dario, pada 1970-an dan telah lama diterapkan di negara-negara Skandinavia. Sebuah wilayah di Eropa Utara yang dikenal memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan inovatif.

Baca juga : PPDB ke SPMB Cuma Berubah Istilah, tidak Selesaikan Masalah

Dalam sebuah wawancara singkatnya di kanal Youtobe Harian Kompas, Abdul Mu’ti mengungkapkan alasannya ingin menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam pendidikan di Indonesia ialah karena rendahnya literasi dan numerasi peserta didik kita. Semua itu menurutnya disebabkan oleh tidak adanya proses pembelajaran yang mendalam di setiap tingkatan pendidikan.

TIGA PILAR PEMBELAJARAN MENDALAM

Baca juga : Urgensi Wajib Belajar 13 Tahun

Mu’ti menegaskan bahwa pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru, melainkan untuk menguatkan kurikulum yang sedang diterapkan di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dengan menekankan pentingnya penggunaan pendekatan pembelajaran mendalam dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Ada tiga pilar yang menopang kesuksesan pendekatan ini. Pertama, mindful learning (pembelajaran berkesadaran). Pembelajaran berkesadaran menekankan pada pentingnya pengaktifan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Mereka diberikan rangsangan melalui masalah-masalah yang relevan, dan diarahkan untuk mencari solusi dengan cara yang kreatif (problem solving). Dengan kemampuan memecahkan masalah, diharapkan peserta didik mampu membekali diri mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Kedua, meaningful learning (pembelajaran bermakna). Pembelajaran mendalam hanya akan berhasil jika prosesnya memiliki makna bagi peserta didik. Untuk melahirkan proses belajar yang bermakna, guru dituntut mampu mengajak siswa dalam menemukan makna dari ilmu yang mereka pelajari. Dengan demikian, peserta didik akan merasa termotivasi untuk menguasai materi tertentu karena mereka melihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan proses belajar selama ini yang terkesan jauh dari realitas kehidupan peserta didik.

Ketiga, joyful learning (pembelajaran menyenangkan). Proses pembelajaran harus membuat peserta didik merasa senang. Dari situ kemudian lahir kecintaan kepada materi pelajaran. Dalam konsep pembelajaran mendalam, tidak boleh lagi ada guru yang ditakuti oleh muridnya karena ‘galak’. Alih-alih menggunakan ancaman fisik dalam mengajar, dalam konsep ini guru harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan belajar, sebab mengajar adalah suatu bentuk seni. Oleh karena itu, strategi dan cara yang digunakan sepenuhnya berada di tangan guru.

Tiga pilar utama pembelajaran mendalam ini memang terletak pada peran aktif seorang guru. Ini penting untuk digarisbawahi karena selama ini konsep pendidikan yang berpusat pada siswa banyak dimaknai dengan keberadaan guru yang pasif. Padahal tidak demikian, dalam pendidikan yang berpusat pada siswa, guru tetap harus menjadi fasilitator yang baik dalam berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Mereka harus hadir memberikan stimulus agar kelas menjadi hidup dan semua peserta didik merasa nyaman di kelas.

MENDUKUNG KESUKSESAN PEMBELAJARAN

Setelah disampaikan oleh Menteri Mu’ti ke publik, konsep pembelajaran mendalam menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik di dunia maya maupun di forum-forum diskusi, dan semakin menjadi diskursus di tengah stakeholder pendidikan.

Beberapa pengamat pendidikan kemudian mengangguk-angguk seolah-olah tesis mereka benar bahwa setiap menteri baru datang dengan kurikulum baru yang berbeda. Sementara banyak praktisi pendidikan ketakutan, bagaimana harus beradaptasi dengan ‘makhluk’ baru ini, sedangkan kurikulum yang lama baru saja mereka terapkan.

Menanggapi berbagai respons tersebut, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum. Itu hanya pendekatan dalam proses pelajaran yang justru dapat mendukung kesuksesan pembelajaran (Harian Kompas, 21/5/2025).

Jika dilihat dengan perspektif yang lebih lengkap, memang yang disampaikan oleh Menteri Mu’ti ini sudah benar dan merupakan bentuk tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek pada periode sebelumnya, sejatinya memberi ruang untuk pendekatan pembelajaran mendalam. Bahkan, jika visi Merdeka Belajar itu tidak ditopang oleh perubahan paradigma belajar yang benar, visi Merdeka Belajar akan menjadi slogan kosong. Demikian karena Merdeka Belajar bukan hanya soal fleksibilitas kurikulum, tapi juga soal membebaskan siswa dari belenggu metode belajar pasif yang tidak relevan lagi.

Lalu, sebagai sebuah konsep yang diadopsi dari luar negeri, apakah pembelajaran mendalam ini bisa cocok untuk pendidikan Indonesia? Mungkin jawabannya bisa dilihat dari beberapa sekolah dan komunitas pendidikan yang sudah lebih dahulu menerapkannya. Katakan sekolah-sekolah berbasis komunitas seperti program Indonesia Mengajar dan inisiatif lokal lainya yang ada di daerah. Beberapa contoh ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam penerapan pembelajaran mendalam, dan berhasil menciptakan siswa yang lebih mandiri, kolaboratif, dan kritis.

Akan tetapi, sebagai negara yang besar dengan penduduk yang banyak, tentu kita tidak boleh menggantungkan nasib pendidikan kita pada gerakan inisiatif yang sporadis semacam itu. Dibutuhkan political will dan intervensi sistemik agar paradigma ini menjelma menjadi arus baru dalam sistem pendidikan nasional.

Akhirnya, jika Indonesia ingin berhasil mewujudkan Indonesia Emas pada 2045, langkah itu harus dimulai dari sekarang. Salah satunya dengan mengubah cara belajar kita dari hafalan ke penalaran, dari belajar banyak hal tapi sedikit menuju belajar sedikit tapi fokus, menakuti siswa untuk belajar ke menciptakan ruang belajar yang mengasyikkan. Itulah yang ditawarkan oleh pembelajaran mendalam.

Lebih dari itu, pembelajaran mendalam hari ini bukan sekadar metode alternatif, tapi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan pendidikan. Tanpa perubahan paradigma ini, seluruh upaya reformasi pendidikan akan berjalan di tempat.

SPMB SEBAGAI INSTRUMEN PENDIDIKAN BERKEADILAN

Hal lain yang menarik dari kebijakan Menteri Mu’ti ialah langkahnya mengubah nomenklatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sebuah kebijakan yang lahir dari falsafah ‘pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial’. Tujuan utamanya agar semua anak bisa mengakses pendidikan negeri tanpa adanya diskriminasi.

Dalam sebuah paparannya ketika meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru, Menteri Mu’ti menjelaskan alasannya menggunakan istilah tersebut. Menurutnya, kata ‘murid’ dipilih karena kata ini lebih inklusif, mewakili semua kalangan peserta didik dari berbagai jalur dan latar belakang pendidikan (Kemendikdasmen, 6/4/2025).

Selain istilah, secara fungsi SPMB juga memiliki keunggulan dari sistem sebelumnya. SPMB bukan sekadar sistem penerimaan murid baru, di dalamnya ada proses yang sangat lengkap dari pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, dan pelibatan sekolah swasta. Dengan demikian, SPMB memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan filosofi pendidikan bermutu untuk semua. Singkatnya, SPMB ini hadir untuk memastikan akses pendidikan yang berkeadilan bagi semua masyarakat Indonesia.

Cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan merata ini, misalnya bisa kita lihat dari proses SPMB yang sedang berlangsung di Jawa Tengah. Menurut data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi tersebut, mereka berhasil memberikan perluasan akses kepada keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di SMK negeri boarding yang berada di Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga, menambah daya tampung sebanyak 5% untuk murid yang berasal dari kecamatan yang belum memiliki SMA, dan memberikan prioritas utama kepada calon murid dengan disabilitas (Pos Jateng, 7/5/2025).

SPMB juga memberikan kepastian kepada murid yang berprestasi untuk masuk ke sekolah pilihannya melalui jalur domisili. Kebijakan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari Yunindar Wati, seorang ibu di Medan. Dia mengungkapkan kebahagiaannya karena anaknya, Ayu Sartika, diterima di SMKN 9 Medan yang letaknya hanya 90 meter dari rumahnya (IDN Times, 18/6/2025). Dengan kebijakan ini, Ayu dimudahkan karena tidak perlu menggunakan kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Tentu Ayu adalah satu dari ribuan calon murid yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

Sebagai sebuah sistem baru, tentu SPMB masih menemui kendala di lapangan seperti portal yang sulit diakses atau orangtua murid yang masih kebingungan (Tempo, 17/6/2025). Meski demikian, saya melihat di lapangan, Kemendikdasmen dan dinas pendidikan di daerah dengan sigap dan cekatan bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Sebagai contoh, SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sumatra Utara membuka pendaftaran tatap muka untuk mengantisipasi masalah jaringan. Langkah yang sama juga di lakukan oleh SMKN 8 Medan. Mereka juga memberikan layanan offline untuk peserta didik yang mengalami kendala jaringan. Ini sebuah langkan inisiatif yang baik dalam mendukung suksesnya SPMB.

Lebih jauh, contoh baik juga dipraktikkan oleh SMKN 9 Medan. Dalam upanya menyukseskan SPMB 2025, mereka membuka layanan konsultasi melalui call center. Layanan ini memberikan fasilitas konsultasi kepada calon murid, atau calon orangtua murid, untuk melakukan bimbingan selama masa pendaftaran. Tentu langkah-langkah semacam ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian pendidikan bagi anak-anak mereka.

Saya meyakini bahwa kebijakan SPMB Kemendikdasmen ini sangat baik dan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yang berkeadilan untuk mengantarkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Meski demikian, ikhtiar baik ini tentu harus didukung oleh semua pihak, termasuk di dalamnya ialah 38 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, dan 440 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Saat ini adalah waktunya berkolaborasi demi kemajuan pendidikan Indonesia.