Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KALAU mengamati perkembangan yang terjadi menjelang 2024, sungguh banyak cerita menarik yang dilakukan banyak tokoh. Bisa dilihat bagaimana mereka yang namanya kerap disebut-sebut dalam sejumlah survei mencari suksesor Joko Widodo begitu antusias memajang diri.
Mereka dengan segala upaya mencoba mengambil hati rakyat, untuk menunjukkan kalau dirinyalah yang paling pantas sebagai penerima tongkat komando dari Jokowi. Tidak ada yang salah dengan segala perilaku itu. Kalau buat saya, pencitraan itu tidak ada yang salah kok. Justru hal tersebut memang harus dilakukan agar rakyat bisa menilai secara langsung, siapa sudah berbuat apa, bagaimana berbuat, atau siapa baru berbuat apa.
Kalau menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pencitraan itu adalah proses, cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu. Penggambaran. Sedangkan citra diri adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya.
Nah, jelas sudah kan, bahwa pencitraan termasuk citra diri itu hal yang wajar. Jadi enggak usah diperdebatkan dengan penuh kebencian dan kecintaan.
Apakah para tokoh itu melakukan pencitraan? Tentu tidak kalau kata mereka. Tetapi, jangankan menjadi presiden, mau merebut hati calon mertua saja perlu pencitraan.
Kini jagat politik Tanah Air memang sedang menghangat. Semua partai politik yang bakal ikut kontestasi mulai ambil ancang-ancang mengelus sejumlah nama yang bakal diusung untuk kemudian ditawarkan kepada rakyat. Sejumlah nama yang begitu moncer ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Barangkali dari sejumlah newcomers, nama Prabowo seperti sebuah magnet di jagat kontestasi presiden. Jadi atau tidaknya Prabowo menjadi capres akan terjawab pada Agustus 2022. Karena pada saat itu, Partai Gerindra yang didirikan Prabowo pada 6 Februari 2008 akan mengadakan rapat kerja nasional. Salah satu agendanya ialah menanyakan kesiapan Prabowo untuk bertarung di 2024.
Gerindra saat ini sedang sibuk konsolidasi internal dan akan mengadakan rakernas dalam rangka penentuan capres. Itu kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Rabu 29 Juni 2022. Dalam rakernas itu para kader akan menanyakan kesiapan Prabowo Subianto untuk dicalonkan masuk gelanggang.
Publik tentu tinggal menantikan, apakah Gerindra akan berani untuk mengajukan nama di luar ketua umumnya untuk menjadi kontestan di Pilpres 2024. Atau akan lagi-lagi mengajukan nama Prabowo. Alasan mengajukan Prabowo tentu tidak jauh dari kelayakan Prabowo. Dipandang dari sisi manapun, modal Prabowo sebagai suksesor Jokowi sangat memenuhi syarat.
Bila menggunakan pendekatan bibit, bobot, bebet, Prabowo berasal dari keluarga terkemuka. Ayahnya, mendiang Soemitro Djojohadikusumo adalah seorang begawan ekonomi dan pernah menjabat beragam posisi menteri di masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Adapun Prabowo berkarir di ABRI (kini menjadi TNI) dan menempati ragam posisi termasuk Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Prabowo pada 1983 menikahi putri mendiang mantan Presiden Soeharto, Titik Hediyati.
Dari sisi harta, Prabowo juga tidak perlu diragukan lagi, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Prabowo berdasarkan laporan pada Desember 2021 mencapai Rp2,03 triliun. Kekayaan Prabowo yang dilaporkan ke KPK memang selalu meningkat di laporan yang rutin dilakukan tiap tahun.
Dan bila melihat raihan suara pada Pilpres 2019 ketika Prabowo bersama Sandiaga Uno meraup 68.650.239 suara, atau setara 44,5%. Sedangkan Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin mengantongi 85.607.362 atau setara 55,5%. Dari situ, nama Prabowo sudah bergaung di segala pelosok.
Sedangkan untuk jelang 2024, elektabilitas Prabowo menempati tiga besar bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Itu kalau kita mau menerima hasil survei yang sudah ada.
Prabowo juga memiliki aset partai politik, yakni Gerindra. Dari awalnya mengikuti pemilu 2009 meraih 4,6 juta suara, meningkat menjadi 14,7 juta suara pada pemilu 2014, dan pada pemilu 2019 meraih 17,5 juta suara.
Kalau akhirnya Prabowo menerima mandat dari Gerindra. Artinya Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju ini mencatat sejarah baru bagi Indonesia karena merupakan kali keempat ia menjadi calon presiden.
Pertama kali di 2009 Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemudian 2014 menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Dalam dua kali pemilihan itu, Prabowo kalah berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada 2019 Prabowo bersama Sandiaga Uno kalah berhadapan dengan Joko Widodo.
Belum lagi, kalau kita menghitung kekalahan Prabowo untuk menjadi calon presiden yang diusung Partai Golkar dalam konvensi pada 2004. Pada 2004, konvensi Partai Golkar dimenangkan oleh mantan Menhankam/Pangab Wiranto.
Jadi kalau kemudian sekarang Prabowo mulai bergerak seperti para petinggi parpol lain, memang sudah seharusnya begitu. Pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman pribadi Prabowo pada Jumat, 24 juni 2022, sudah pasti dalam rangka jelang hajat akbar 2024.
Seperti juga kata pengamat politik Arif Nurul Imam, Prabowo merupakan magnet bagi parpol dan tokoh politik yang memiliki ambisi dan peluang maju dalam Pilpres 2024. Nama Prabowo masih menjadi jaminan untuk berlaga.
Jangan lupa, mengutip keterangan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, perkiraan Data Penduduk Potensial Pemilih untuk Pemilu (DP4) 2024 ada 206.689.516. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara. Bahkan nanti menjelang pemilu di dominasi pemilih muda yang berusia 17 hingga 35 tahun. Jumlah mereka bisa mencapai 60% dari total pemilih. Jadi kalau kemudian AHY gencar membangun komunikasi politik, ya rasanya sih tak lepas dari potensi membangun citra muda, ganteng, dan mampu memimpin bangsa.
Semua itu tentu tak bisa hanya diraih dalam satu malam saja, butuh perjuangan keras dan mengerahkan segala daya upaya. Dan yang terpenting adalah mewujudkan janji-janji yang terucap selama kampanye kelak. Terlebih saat ini pelan tapi pasti parpol mulai beranjak matang dan dewasa. Jangan merasa ada yang hebat sendirian dan tak butuh orang lain. Berkoalisilah dengan semangat kebangsaan, persatuan dan atas nama kerakyatan.
Politik pada akhirnya berubah menjadi berebut dan mempertahankan kekuasaan. Itu hal yang lumrah dan berlaku di manapun. Tinggal bagaimana cara merebut dan mempertahankannya dengan cara elegan. Koalisi yang mulai dibangun sejak dini sesungguhnya memperlihatkan hal tersebut, karena bukan sekadar berorientasi kepada kekuasaan.
Jika menilik manuver parpol, setidaknya akan bisa terbentuk tiga atau empat poros pencalonan presiden. PDIP masih yang terdepan karena berhak mengusung pasangan calon sendiri mengingat mereka memiliki 22,26% kursi DPR. Kemudian ada Golkar, PAN, dan PPP yang sudah berkomitmen dalam Koalisi Indonesia Bersatu dengan total 25,73% kursi DPR.
Satu atau dua poros lagi masih bisa terbentuk karena ada lima parpol di parlemen yang memiliki total 50,01% kursi. Membangun silaturahmi dan menyebut nama kandidat calon pemimpin akan memudahkan rakyat memilih putra bangsa terbaik. Jangan lagi membua t pemilih berada dalam posisi membeli kucing dalam karung seperti yang kadang terjadi membangun koalisi hanya saat menjelang pendaftaran saja. Dari situ bisa dilihat bagaimana sifat dan perangai sebuah parpol. Kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang luar biasa.
Kasus nebeng jet pribadi ini seharusnya dijadikan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang atau trade of influence lainnya yang mungkin diterima Kaesang
Masalahnya, bukan kali ini saja pejabat di Kementerian Keuangan bergelimang harta yang tak sesuai profil penghasilannya.
Sebetulnya, kami paham bahwa Megawati memiliki maksud yang baik. Jika diperhatikan lebih seksama Megawati juga tidak keberatan dengan adanya pengajian.
Namun untuk saat ini, LaNyalla lebih baik ikut memikirkan dulu dan bertindak negarawan, bagaimana agar perpolitikan nasional saat ini berjalan kondusif
Masyarakat Desa Narukan saat menghadapi pilkades mengaku menemukan pihak tertentu yang ingin menyuap mereka agar mencoblos lawan Gus Umar.
Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved