Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemilu legislatif 2024 masih menyisakan waktu 20 bulan lagi, namun para elit partai politik (parpol) saat ini sudah mulai pasang kuda-kuda. Safari politik antar ketua umum parpol dan elitnya telah marak dilakukan.
Hasil safari politik para elit parpol itu telah menghasilkan beberapa koalisi dini yang nantinya sangat mungkin berubah. Pertanyaannya, bagaimana sejatinya peta parpol-parpol ini dalam rangka bisa mendapatkan tiket untuk mengusung capres? Bagaimana implikasinya terhadap elektoral parpol-parpol tersebut?
Kepala Penelitian Litbang Sin Po Syahrial Mayus mengatakan, saat ini, ada 9 parpol berkursi di DPR RI, jika secara proporsional dipermutasikan atau dikombinasikan atau dalam bahasa politik biasa disebut sebagai koalisi untuk menghasilkan komposisi 20 persen kursi, maka jumlah koalisi yang bisa dibentuk maksimal hanya sebanyak 4 koalisi.
"Itu artinya, komposisi koalisi 9 parpol berkursi di DPR RI saat ini hanya bisa menghasilkan maksimal 4 calon presiden," kata Syahrial dalam keterangannya.
Berdasarkan jumlah kursi dan aturan presidential threshold, Syahrial mengungkapkan, PDIP tidak perlu lagi berkoalisi dengan parpol manapun untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan. Perolehan kursi PDIP saat ini sudah diatas presidential threshold 20 persen, yakni 22,3 persen.
"Selanjutnya, parpol yang paling berpeluang mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar. Kedua partai ini hanya memerlukan 1 teman koalisi dengan parpol-parpol berkursi di DPR RI untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan, kecuali dengan PPP," jelasnya.
Sementara untuk Partai NasDem dan PKB yang memiliki 10 persen kursi DPR RI, jika tidak berkoalisi diantara keduanya atau tidak dengan PDIP, Gerindra dan Golkar, maka mereka membutuhkan minimal 3 koalisi parpol.
Saat ini, calon presiden yang sudah mulai menyeruak ke permukaan dari kader internal 9 parpol berkursi di DPR RI, beberapa adalah para ketua umum parpol masing-masing. Partai Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto, Partai Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto, PKB akan mengusung Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan PAN akan mengusung Zulkifli Hasan.
Sementara PDIP tidak mengusung ketum parpolnya, Megawati Soekarnoputri, karena akan mendorong Puan Maharani. Sisanya, seperti Partai Nasdem, PKS, dan PPP belum menyodorkan nama internal kadernya sendiri untuk posisi capres.
Baca juga : Sambangi Rumah Prabowo, AHY: Kami Mau Berdiskusi
"Diantara nama tokoh-tokoh di atas, saat ini hanya nama Prabowo Subianto yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi," kata Syahrial merujuk survei Litbang Sin PO pada 20 Mei 2022-3 Juni 2022
Dengan posisi Partai Gerindra yang hanya membutuhkan satu teman koalisi untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan, kecuali dengan PPP, ditambah dengan tingkat elektabilitas Prabowo Subianto yang saat ini masih di posisi teratas, maka bisa disimpulkan bahwa Partai Gerindra memiliki peluang paling besar untuk mencalonkan kader internalnya sendiri dalam posisi sebagai calon presiden. \
"Karena dengan kemampuan dan pengalaman Prabowo Subianto dalam kancah politik nasional, rasanya tidak cukup rumit untuk mencari 1 teman koalisi diantara 8 parpol berkursi di DPR RI," imbuh Syahrial.
Jika skenario Prabowo Subianto menjadi Capres Partai Gerindra berjalan, maka bisa dipastikan bahwa Partai berlambang burung garuda itu akan terlimpahi efek ekor jas [coat-tail effect] dari pencalonan ketua umumnya ini.
Artinya, dengan tingkat popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto yang saat ini berada di posisi paling atas, maka hal ini juga akan tumpah ke tingkat elektoral Partai Gerindra.
"Selain efek ekor jas, saat ini tingkat elektabilitas Partai Gerindra juga sangat baik. Merujuk hasil survei Litbang Sin Po yang dilakukan dalam rentang waktu 20 Mei 2022 - 3 Juni 2022, tingkat elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi kedua setelah PDI Perjuangan," ungkap Syahrial.
Dalam survei Litbang Sin Po disebutkan, pilihan parpol masyarakat Indonesia seandainya pilihan anggota legislatif untuk DPR RI dilakukan hari ini, partai politik yang banyak dipilih adalah PDI Perjuangan sebesar 21,8 persen, Partai Gerindra sebesar 12,3 persen, Partai Golkar 10,6 persen, Partai Demokrat sebesar 9,2 persen, PKB sebesar 8,2 persen, dan PKS sebesar 6,3 persen. Sementara yang tidak tahu/tidak jawab/rahasia atau belum memutuskan sebesar 20,3 persen.
'Jika skenario ini terwujud, untuk mempertahankan perolehan suara yang sudah diraih pada pemilu 2019 atau bahkan menambahnya, Partai Gerindra sangat memiliki peluang itu," pungkasnya. (RO/OL-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved