Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MESKI pemilu legislatif 2024 masih menyisakan waktu 20 bulan lagi, namun para elit partai politik (parpol) saat ini sudah mulai pasang kuda-kuda. Safari politik antar ketua umum parpol dan elitnya telah marak dilakukan.
Hasil safari politik para elit parpol itu telah menghasilkan beberapa koalisi dini yang nantinya sangat mungkin berubah. Pertanyaannya, bagaimana sejatinya peta parpol-parpol ini dalam rangka bisa mendapatkan tiket untuk mengusung capres? Bagaimana implikasinya terhadap elektoral parpol-parpol tersebut?
Kepala Penelitian Litbang Sin Po Syahrial Mayus mengatakan, saat ini, ada 9 parpol berkursi di DPR RI, jika secara proporsional dipermutasikan atau dikombinasikan atau dalam bahasa politik biasa disebut sebagai koalisi untuk menghasilkan komposisi 20 persen kursi, maka jumlah koalisi yang bisa dibentuk maksimal hanya sebanyak 4 koalisi.
"Itu artinya, komposisi koalisi 9 parpol berkursi di DPR RI saat ini hanya bisa menghasilkan maksimal 4 calon presiden," kata Syahrial dalam keterangannya.
Berdasarkan jumlah kursi dan aturan presidential threshold, Syahrial mengungkapkan, PDIP tidak perlu lagi berkoalisi dengan parpol manapun untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan. Perolehan kursi PDIP saat ini sudah diatas presidential threshold 20 persen, yakni 22,3 persen.
"Selanjutnya, parpol yang paling berpeluang mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar. Kedua partai ini hanya memerlukan 1 teman koalisi dengan parpol-parpol berkursi di DPR RI untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan, kecuali dengan PPP," jelasnya.
Sementara untuk Partai NasDem dan PKB yang memiliki 10 persen kursi DPR RI, jika tidak berkoalisi diantara keduanya atau tidak dengan PDIP, Gerindra dan Golkar, maka mereka membutuhkan minimal 3 koalisi parpol.
Saat ini, calon presiden yang sudah mulai menyeruak ke permukaan dari kader internal 9 parpol berkursi di DPR RI, beberapa adalah para ketua umum parpol masing-masing. Partai Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto, Partai Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto, PKB akan mengusung Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan PAN akan mengusung Zulkifli Hasan.
Sementara PDIP tidak mengusung ketum parpolnya, Megawati Soekarnoputri, karena akan mendorong Puan Maharani. Sisanya, seperti Partai Nasdem, PKS, dan PPP belum menyodorkan nama internal kadernya sendiri untuk posisi capres.
Baca juga : Sambangi Rumah Prabowo, AHY: Kami Mau Berdiskusi
"Diantara nama tokoh-tokoh di atas, saat ini hanya nama Prabowo Subianto yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi," kata Syahrial merujuk survei Litbang Sin PO pada 20 Mei 2022-3 Juni 2022
Dengan posisi Partai Gerindra yang hanya membutuhkan satu teman koalisi untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan, kecuali dengan PPP, ditambah dengan tingkat elektabilitas Prabowo Subianto yang saat ini masih di posisi teratas, maka bisa disimpulkan bahwa Partai Gerindra memiliki peluang paling besar untuk mencalonkan kader internalnya sendiri dalam posisi sebagai calon presiden. \
"Karena dengan kemampuan dan pengalaman Prabowo Subianto dalam kancah politik nasional, rasanya tidak cukup rumit untuk mencari 1 teman koalisi diantara 8 parpol berkursi di DPR RI," imbuh Syahrial.
Jika skenario Prabowo Subianto menjadi Capres Partai Gerindra berjalan, maka bisa dipastikan bahwa Partai berlambang burung garuda itu akan terlimpahi efek ekor jas [coat-tail effect] dari pencalonan ketua umumnya ini.
Artinya, dengan tingkat popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto yang saat ini berada di posisi paling atas, maka hal ini juga akan tumpah ke tingkat elektoral Partai Gerindra.
"Selain efek ekor jas, saat ini tingkat elektabilitas Partai Gerindra juga sangat baik. Merujuk hasil survei Litbang Sin Po yang dilakukan dalam rentang waktu 20 Mei 2022 - 3 Juni 2022, tingkat elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi kedua setelah PDI Perjuangan," ungkap Syahrial.
Dalam survei Litbang Sin Po disebutkan, pilihan parpol masyarakat Indonesia seandainya pilihan anggota legislatif untuk DPR RI dilakukan hari ini, partai politik yang banyak dipilih adalah PDI Perjuangan sebesar 21,8 persen, Partai Gerindra sebesar 12,3 persen, Partai Golkar 10,6 persen, Partai Demokrat sebesar 9,2 persen, PKB sebesar 8,2 persen, dan PKS sebesar 6,3 persen. Sementara yang tidak tahu/tidak jawab/rahasia atau belum memutuskan sebesar 20,3 persen.
'Jika skenario ini terwujud, untuk mempertahankan perolehan suara yang sudah diraih pada pemilu 2019 atau bahkan menambahnya, Partai Gerindra sangat memiliki peluang itu," pungkasnya. (RO/OL-7)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved