PARTAI Politik sepakat polarisasi harus dihilangkan pada Pemilu 2024. Mereka tak ingin masyarakat terbelah akibat kontestasi pemimpin nasional tersebut.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya berupaya mengambil jalan tengah dalam Pilpres 2024 nanti. Mereka ingin mengambil posisi lebih netral dalam kontestasi nanti, tidak terlalu ke kanan atau kiri.
"Saya pikir kami akan mengambil jalan tengah ini supaya kemudian tdk ada polarisasi-polarisasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Upaya menghindari polarisasi juga tergantung kepada kandidat dan koalisi. Seluruh kontestan dan koalisi diminta menghindari kampanye yang menimbulkan pembelahan di tengah masyarakat.
"Dan juga kepada semua calon nanti kita harapkan supaya tidak ada calon-calon kemudian (melakukan tindakan) yang bisa membuat polarisasi," ujar dia.
Keinginan menghilangkan polarisasi pada Pemilu 2024 juga diinginkan Partai Golkar. Partai lambang pohon beringin itu meyakini seluruh partai menginginkan pemilu damai.
"Ya kita ini kan untuk membangun, butuh soliditas, butuh kebersamaan, jangan saling gontok-gontokkan sesama anak bangsa," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Dia menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan Golkar menghindari polarisasi pada Pilpres 2024 nanti yaitu dengan menghadirkan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurut dia, upaya serupa juga tengah dilakukan pimpinan partai politik lain di luar KIB dalam membangun koalisi untuk menciptakan lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti.
"Ini memang sedang dilakukan parpol lain dalam membangun komunikasi itu," ungkap dia.
Upaya menghilangkan polarisasi dengan mengadakan lebih dua paslon Pilpres 2024 juga diamini Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu anggota KIB menilai polarisasi muncul karena hanya ada dua paslon yang bertarung memperebutkan posisi pemimpin negara Indonesia.
"Polarisasi terjadi karena minimnya pilihan alternatif capres sehingga hanya dua poros, sehingga masyarakat terbelah. Tapi kalau lebih dari dua Insyaallah polarisasi itu bisa terselesaikan," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat dihubungi.
Hal senada disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain memunculkan lebih dari dua paslon, diperlukan hukuman bagi pihak yang sengaja menyampaikan ujaran yang dianggap menimbulkan polarisasi.
Baca juga: Bahas Pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Bakal Gelar RDP dengan DPR
"Penegakan hukum untuk mereka yang mengangkat isu pembelahan secara adil dan bijaksana," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi.
Selain itu, para elit harus menunjukkan sikap bertarung yang sehat selama berkontestasi. Mereka diharapkan menyajikan ide dan gagasan dalam meraih simpati masyarakat, bukan menyuarakan kebencian terhadap lawan.
"Contoh elit politik untuk menampilkan politik kompetisi yang sehat," ujar dia.
Partai Demokrat juga memiliki pemahaman yang sama dengan PKS terkait upaya menghindari polarisasi. Harus ada ruang terbuka selebar-lebarnya bagi partai politik dalam membangun koalisi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi upaya pembentukan koalisi. Mimpi Pilpres 2024 lebih dari dua paslon tidak boleh dipatahkan.
"Demi kepentingan elektoral dan kemenangan semata, malah berupaya menghalang-halangi calon lain muncul dalam kontestasi, dan memastikan hanya dua kubu yang berlaga di pilpres," kata Herzaky.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki cara tersendiri dalam menghilangkan polarisasi pada Pilpres nanti. Yakni, menyaring calon pemimpin nasional dari tingkat bawah untuk dipertimbangkan menjadi capres. Hasil penyerapan aspirasi tersebut akan disampaikan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada Agustus 2024 nanti.
Waketum PAN Yandri Susanto menyakini cara ini bisa meminimalkan potensi polarisasi. Sebab, capres yang ditawarkan merupakan aspirasi dengan penampungan aspirasi tersebut.
"Intinya PAN akan mencari solusi terbaik untuk negeri ini," kata Yandri. (OL-4)
