Covid-19 Sebagai Sahabat Demi Selamatkan Ekonomi

SUDAH satu tahun lebih Indonesia dilanda pandemi covid-19 sejak pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada Februari 2020. Namun sampai kini pandemi belum juga usai dan terus memakan korban jiwa. Tercatat ada 2 juta lebih terkonfirmasi positif, dan 64 ribu lebih telah wafat. Fakta ini mencatatkan nama Indonesia sebagai peringkat kedua negara dengan paparan covid terbanyak.

Lonjakan kasus covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka penyebarannya. Upaya itu berupa vaksinasi massal yang dilakukan di setiap daerah yang dimulai pada awal 2021 sampai hari ini. Tercatat sudah 34 juta orang (19,2%) sudah mendapatkan vaksinasi tahap 1. Pemerintah juga mengambil kebijakan  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah yang dimulai pada 3 Juli-20 Juli 2021 dengan harapan dapat mengurangi angka penyebaran covid-19.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dimulai dari PPKM dan vaksinasi masih belum membuahkan banyak perubahan terutama di sektor ekonomi. Kebijakan yang dilakukan malah terkesen memberatkan fiksal atau APBN kita. Hal itu dapat dilihat dari data per Januari hingga Mei 2021 defisit anggaran mencapai Rp219,3 triliun setara dengan 1,32% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Hal itu sangat mengkhawatirkan. Sebab jika pemerintah terlena justru bisa membawa kita akan terus berada di jurang resesi. Terlebih lagi angka pengangguran terus meningkat, seperti per Agustus 2020 sudah mencapai 9 juta orang. Akibatnya angka kemiskinan tembus 2 digit.

Dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan mengakibatkan Indonesia masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke bawah, berdasarkan data pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita pada 2020 yang tercatat sebesar US$3.870 per kapita. Hal ini menyebabkan pemerintah harus memberikan subsidi dan bansos kepada masyarakat yang terdampak covid. Secara otomatis hal ini menjadi salah satu penyebab APBN terus mengalami defisit sebab pengeluaran terus meningkat. 

Pengeluaran yang meningkat tidak dibarengi dengan pemasukan jelas membuat langkah tertatih tatih. Penerimaan pajak tahun lalu terkontrkasi hingga 19% dan pada kuartal I 2021. Tercatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 masih terkontraksi 5,6% atau baru Rp228,1 triliun dari target Rp1.229,6 triliun. Capaian itu baru sekitar 18,6% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Defisit APBN

Penerimaan pajak yang masih terkontrkasi minus memberikan beban terhadap APBN. Sehingga pemerintah harus mencari sumber lain agar APBN tidak terlalu defisit jauh. Selain itu juga untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang masih tumbuh minus pada kuartal satu 2021.

Untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan pembiayaan yang begitu tinggi akibat pandemi, pemerintah mencari sumber lain yakni utang luar negeri. Tercatat pada Mei 2021 posisi utang pemerintah sebesar Rp6.418,15 triliun atau setara dengan 40,49% terhadap PDB.

Komposisi utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp5.580,02 triliun. Kemudian, terdapat utang berupa pinjaman sebesar Rp838,13 triliun. Pinjaman itu berasal dari luar negeri sebesar Rp825,81 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp12,32 triliun.

Komposisi utang yang begitu tinggi, APBN yang masih defisit, penerimaan pajak yang belum maksimal dan permasalahan ekonomi lainnya, otomatis akan memberikan beban kepada pemerintah. Terlebih lagi ekonomi kita masih berada pada jurang resesi per hari ini. Oleh sebab itu pemerintah harus mengambil langkah strategis dan berani untuk menangani pendemi, apakah lebih mengutamakan kesehatan atau ekonomi.

Sebab tidak mungkin bisa mengambil kebijakan secara bersamaan, antara ekonomi dan kesehatan. Penulis memberikan saran agar lebih mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan, dan menjadikan covid-19 sebagai endemi bukan lagi pandemi. Sebab covid-19 ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. 

Jika pemerintah lebih mengutamakan kesehatan dan menjadikan covid-19 sebagai pendemi, hal ini akan memberikan dampak terhadap APBN, menambah utang luar negeri dan permasalahan ekonomi lainnya akan muncul secara bergantian. Namun sebaliknya jika menjadikan covid-19 sebagai endemi, pemerintah bisa fokus memperbaiki sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak covid-19 selama setahun ini.