KOMPOSISI ketenagakerjaan di NTT cukup menarik. Sebagian besar tenaga kerja hanya tamatan SD, yakni sebanyak 54%. Selanjutnya, ada 12% tamatan SMP/sederajat, 21% tamatan SMA/sederajat, dan 12% tamatan Perguruan Tinggi.
Jika pendidikan turut mempengaruhi kualitas SDM ketenagakerjaan, dan berpengaruh pula pada pembangunan suatu daerah, maka komposisi ini layak diberi perhatian serius oleh semua pihak. Termasuk, oleh calon pemimpin di 9 daerah yang melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020.
Ketenagakerjaan menyisakan masalah klasik lain, yakni pengangguran. Jumlah penganggur di NTT tahun 2019 sebesar 3,10% atau 83 ribu orang. Mirisnya, dari jumlah tersebut sebanyak 77% tamatan SMA, dan Perguruan Tinggi. Artinya, lebih banyak tamatan SMA / sederajat dan Perguruan Tinggi yang menganggur. Jumlahnya pun jauh melampaui tamatan SMP atau SD.
Kondisi ini, disebabkan oleh berbagai macam soal, misalnya keterbatasan lapangan kerja, minimnya keterampilan menciptakan lapangan kerja sendiri, ilmu pendidikan yang ditempuh tidak sesuai dengan kebutuhan sektor kerja yang ada di NTT dll.
Dapat dipastikan, bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tamatan SD ialah petani. Sebagian yang tamatan SMP atau SMA, yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang pertanian juga bekerja sebagai petani. Mengingat, bahwa sektor pertanian ialah penyerap tenaga kerja paling banyak.
Jumlahnya pada tahun 2019 ada 1,40 juta orang atau 56,91% dari total tenaga kerja yang ada. Perihal komposisi detail tenaga kerja di bidang pertanian, kita masih kekurangan data soal berapa persen dari para petani ini yang berpendidikan vokasi pertanian, baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah.
Ada berapa persen yang tamatan SMP, SMA, atau tamatan sarjana bukan pertanian, dan, ketika sebagian besar tenaga kerja tamatan SD ke bawah bekerja di sektor utama perekonomian, yakni pertanian, apa yang paling lucu dari mimpi kesejahteraan seorang pemimpin? Pun demikian tenaga kerja berijazah SMP dan SMA yang memilih bekerja di sektor pertanian dengan tanpa keahlian atau ilmu pertanian, apakah masih pantas untuk memimpikan kesejahteraan?
Angka-angka tersebut, mengindikasikan adanya pandangan masyarakat umum bahwa menjadi petani tak perlu sekolah. Siapapun boleh menjadi petani, tanpa peduli apakah memiliki keahlian di bidang pertanian. Cara berpikir tersebut perlu diubah, untuk mengubah pula mindset pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi.
Barangkali, menjadi petani bukan saja soal siapa yang memiliki lahan untuk berkebun, atau siapa saja yang paling rajin ke kebun setiap hari, plus yang pekerja keras. Tapi, juga soal berkebun dengan dibekali ilmu-ilmu manajemen dan teknis spesifik ilmu pertanian.
Jangan sampai, proses bertani dengan berharap lebih pada kemurahan alam ketimbang pada ilmu pengetahuan. Bertani, dengan bergantung penuh pada kerja keras atau tenaga yang kuat, bukan bergantung pada manajemen yang efektif dan teknologi pertanian yang cukup membantu.
Di sisi lain, tantangan pertanian kini, dan ke depan sangat rumit. Pertama, kurangnya jumlah tenaga kerja pertanian setiap tahun. Hari ini, jumlah petani mengalami pengurangan rata-rata seribu orang atau satu persen per tahun.
Pada tahun 2017 ada 59, 56%, 2018 ada 58,63% dan tahun 2019 turun menjadi 56,91%. Kebutuhan tenaga kerja pertanian baru ke depan semakin tingggi. Kedua, pertanian mulai disambungkan dengan kebutuhan pariwisata. Petani ditantang untuk menanam jenis yang selama ini jarang ditanam, seperti apel, salak, stroberi, belimbing dan jenis buah-buahan lainnya.
Para petani dituntut selalu menyediakan kebutuhan buah-buahan atau sayur-sayuran setiap hari, bukan menunggu musim panen, seperti yang terjadi selama ini. Kalau tidak, akan terjadi suplai buah-buahan dari daerah lain yang sudah terbiasa dengan pariwisata.
Sebagaimana terjadi di Labuan Bajo, yang buah-buahannya didatangkan dari Bali, Surabaya dan Lombok. Maka perubahan sistem pertanian dan pergeseran produk dengan semua tuntutannya semakin mendesak. Ketiga, intervensi teknologi semakin tinggi. Maka dibutuhkan petani atau calon petani yang melek teknologi pertanian.
Sejarah
Merujuk ke sejarah, sejak terbentuknya Provinsi NTT tahun 1958 hingga hari ini, sektor pertanian terus diandalakan sebagai leading sector pembangunan. Selama itu pula, NTT masih setia di posisi puncak kemiskinan. Pertanian, seolah diidentikkan dengan kemiskinan. Kalau digugat, ada apa dengan sektor pertanian kita? Mungkinkah pertanian bukan sektor yang pantas untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat? Apakah memang pekerjaan menjadi petani harus ditinggalkan demi memperoleh kesejahteraan setiap orang?
Barangkali pertanian tak bisa ditinggalkan. Sejarah boleh meninggalkan cerita pahit di sektor pertanian. Tapi, kita masih punya kesempatan untuk membangun sejarah yang manis ke depan. Kita tidak bisa beralih ke sektor lain. Sebab NTT tidak memiliki kekayaan alam berupa tambang yang besar untuk menjadi sumber kehidupan sebagaimana di Papua. Tidak punya perkebunan yang luas untuk mengembangkan perkebunan sawit atau teh, karet, dll, sebagaimana di Kalimantan dan Sumatera. Kita hanya punya lahan yang seadanya untuk pertanian. Tinggal dioptimalkan dari berbagai aspeknya.
Banyak persoalan di sektor pertanian kita. Baik kebijakan pemerintah, intervensi teknologi, kualitas SDM petani dan soal lainnya. Saya lebih tertarik melihatnya dari aspek SDM, yang melahirkan banyak soal ikutan. Misalnya, oleh karena kualitas SDM rendah, manajemen pertanian subsisten atau bahasa lainnya multikultural hari ini masih terjadi di lapangan.
Model subsisten, secara sederhana tampak melalui fenomena banyaknya jenis tanaman dalam satu kebun atau lahan pertanian. Ada cengkeh yang ditanam berdampingan dengan kopi, kakao, pinang, kemiri yang bercampur baur. Seorang petani cenderung merangkap aktivitas beternak babi, sapi, dan kerbau. Tidak fokus pada satu jenis tanaman atau ternak.
Secara produktivitas, model ini bernilai rendah dan hanya cukup untuk melayani kebutuhan standar kehidupan rumah tangga. Lebih sulit lagi untuk memenuhi tuntutan 14 indikator kesejahteraan. Persoalan-persoalan tersebut terakumulasi dalam satu penyebab utama, yakni SDM. Dan menyelesaikan persoalan SDM di sektor pertanian ialah pekerjaan maha berat.
Untuk jangka pendek, terutama terkait dengan petani yang ada sekarang, pemerintah perlu melakukan pendampingan atau pelatihan yang serius dan massif, atau membuat kebijakan yang menyasar manajemen pertanian umumnya. Kalau cara itu tidak disanggupi, karena keuangan daerah, maka jalan lainnya ialah memperbaik kebijakan pengembangan pendidikan vokasi untuk kebutuhan jangka panjang, dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja pertanian yang ahli di masa mendatang.
Membangun SDM
Penulis tertarik untuk mendorong pengembangan sekolah menengah di NTT sebagai jalan mempersiapkan SDM baru di sektor pertanian beberapa tahun ke depan. Yang lebih banyak dan lebih siap untuk bertani tentunya. Bukan hanya sekadar tenaga kerja tak berkeahlian atau ilmu sedikitpun.
Kenapa sekolah menengah bukan perguruan tinggi? Perguruan Tinggi tetap dikembangkan lebih banyak. Namun mengamati tingkat transisi pendidikan dari SMA ke Perguruan Tinggi di yang masih rendah di NTT, maka jalan singkatnya ialah memperbanyak SMK pertanian. Tujuan lainnya ialah sebagai antisipasi tenaga kerja tamatan sekolah menengah yang tidak lanjut ke Perguruan Tinggi, dan langsung memilih bekerja tanpa bekal keahlian.
Selanjutnya, adalah pengembangan sekolah menengah di NTT belum link and match atau belum sesuai dengan potensi unggulan daerah NTT. Dilihat dari jumlahnya, jumlah SMA di NTT ada 552 sekolah dengan jumlah siswa 200.234 orang, sementara SMK hanya 292 sekolah dengan jumlah siswa 95.272 orang.
Jika mengacu ke kebijakan pemerintah pusat, SMK dengan SMA harus berbandingan 70 : 30 untuk lebih banyak SMK. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di NTT yang memiliki perbandingan 34% SMK dan 66% SMA. Jumlah SMK pertanian sendiri rata-rata hanya satu sekolah per kabupaten. Sementara masing-masing daerah memiliki luas lahan perkebunan yang cukup besar.
Dalam pengembangan sekolah vokasi juga, perlu ada penyesuaian dengan dunia usaha dan industri. Di daerah yang industrinya kurang, sekolah vokasi harus sesuai dengan potensi daerah. Jurusan-jurusan yang ada di SMK disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor kerja yang ada. Maka, dalam merumuskan pengembangan kebijakan pengembangan sekolah vokasi, baik sekolah negeri, maupun swasta, wajib melakukan pemetaan potensi daerah atau sektor kerja potensial. Agar, pada akhirnya, kita memiliki tenaga kerja terampil baru di sektor-sektor kerja berpengaruh. Juga agar sekolah-sekolah itu tidak dijadikan sebagai pencetak penganggur baru dari tahun ke tahun.
Semoga tulisan ini mampu mencuri perhatian dari para calon pemimpin di 9 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada. Untuk mengusulkan penambahan sekolah vokasi ke pemrintah Provinsi NTT. Sekaligus, mempertegas komitmen pembangunsn sekolah vokasi pertanian dengan menggandeng pihak swasta sebanyak-banyaknya, untuk bergerak bersama di bidang pendidikan vokasi pertanian.
Cara-cara ini sama sekali tak membutuhkan keuangan APBD. Hanya membutuhkan komitmen calon pemimpin, nanti komitmen itu yang akan membuka jalan. Selamat menjalankan Pilkada.
