Belajar Berubah

DALAM sejarah manusia, setiap pagebluk dapat menjadi sebuah titik pembeda. Ia tidak saja menjadi penanda akan banyak hal yang berbeda dan berubah, ia juga menetapkan garis batas yang jelas bagi konsekuensi setiap pilihan reaksi, sikap, dan tindakan manusia dalam menghadapinya.

Setiap pagebluk lebih sering dikeluhkan walaupun ia selalu memberi peluang saat ia membuka kekurangan dan kesalahan yang tak terpikirkan sebelumnya. Yang jelas, bagi mereka yang memilih meratap dan menyerah, pagebluk akan selalu menjadi siksa dan bencana. Namun, bagi mereka yang optimistis, pagebluk juga menyajikan banyak ketidakpastian, pertanyaan, dan peluang yang selalu menarik dan menantang untuk ditundukkan.

Pandemi covid-19 ialah pagebluk yang mengubah banyak aspek dalam pendidikan. Covid-19 terbukti semakin membuka lebar berbagai fakta yang sebelumnya menjadi masalah besar pendidikan nasional; ketimpangan akses atas pendidikan yang bermutu.

Ketimpangan ini semakin terasa. Terutama saat sekolah dan penyelenggara pendidikan lainnya, terpaksa tidak lagi dapat menjalankan aktivitas pembelajaran seperti sebelumnya. Pembelajaran tak lagi dapat dilakukan secara tatap muka.

Sementara itu, pembelajaran jarak jauh ialah tantangan yang bahkan sama sekali baru bagi banyak pelaku dan penyelenggara pendidikan. Diperburuk, dengan tak tersentuhnya beberapa wilayah negeri dari pembangunan infrastruktur informasi dan teknologi. Selain itu, juga kegagapan dan ketimpangan kualitas para pelaku pendidikan (manajemen/pengelola, guru, dan orangtua/masyarakat) atas disrupsi pandemi covid-19, kekhawatiran ketertinggalan bagi sebagian generasi, terhadap capaian kualitas pendidikan bermutu, semakin membuncah.

 

Kebiasaan baru

Pengelolaan pendidikan di masa pandemi, terutama jika dikaitkan dengan rencana pembukaan sebagian sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara fisik--tak pelak, memerlukan kemampuan beradaptasi yang mewujud dalam berbagai kebiasaan baru.

Kemampuan untuk beradaptasi menjadi sebuah keharusan. Menimbang situasi pandemi yang tak terelakkan, harus dilakukan dan dihadapi, serta berpeluang besar untuk tak kembali pada situasi sebelumnya. Karenanya, kemampuan untuk berdamai dan menjalankan berbagai kebiasaan baru merupakan gambaran pilihan, sikap, dan tindakan untuk menghadapi berbagai persoalan pendidikan di masa pandemi sekaligus siasat untuk menaklukkan setiap tantangannya.

Kebiasaan baru memerlukan waktu untuk dicerna dan diterima semua pihak yang berada dalam ranah pendidikan. Kebiasaan baru yang bersifat praktikal dan teknis lebih mudah dilakukan. Namun, berdamai dengan kebiasaan baru selalu berawal dari sikap mental dan kesadaran penuh bahwa perubahan dan penyesuaian harus dilakukan demi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada saat yang sama, kesehatan dan keselamatan entitas pendidikan tidak boleh dipertaruhkan dalam masa pandemi.

Menimbang rekomendasi PBB dalam Policy Brief: Education during Covid-19 an Beyond (Agustus, 2020), kebiasaan baru penyelenggara dan pelaku pendidikan dalam masa pandemi--terutama terkait pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka--setidaknya mencakup empat isu. Empat isu itu ialah memperkecil atau memutus rantai penularan covid-19 di sekolah, reorientasi kebijakan sekolah (terutama kebijakan keuangan sekolah). Lalu, kebutuhan membangun sistem pengelolaan pendidikan yang mampu bertahan dalam merespons perubahan yang cepat, sulit diprediksi, semakin rentan, tak pasti, rumit, dan membingungkan, serta yang terpenting ialah menentukan fokus dan keberpihakan pendidikan.

Prioritas kesehatan dan keselamatan mereka yang belajar selama pandemi merupakan hal terpenting yang harus dilakukan. Penerapan protokol kesehatan ialah kewajiban tak terelakkan. Pembiasaan untuk mematuhinya perlu dilembagakan sebagai bagian kebijakan dan aturan lembaga pendidikan.

Kepatuhan akan protokol kesehatan dapat ditumbuhkan melalui dialog yang menumbuhkan kesadaran melalui serangkaian kebijakan pembiasaan, seperti penentuan titik kedatangan siswa, pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan dan penambahan fasilitas cuci tangan, serta pembatasan jumlah siswa untuk menjaga jarak dan sentuhan fisik selama berada di lingkungan sekolah.

Kebijakan keuangan sekolah perlu ditimbang kembali dan diprioritaskan pada menjamin pembelajaran bermutu selama pandemi. Menimbang ketidakpastian pandemi, anggaran sekolah sebaiknya difokuskan untuk pengembangan kesiapan proses pembelajaran masa pandemi, pembuatan modul pembelajaran dan materi pembelajaran lain berbasis daring (video, materi presentasi dengan voice over, dll).

 

Sistem dan keberpihakan

Layaknya respons terhadap disrupsi, mengelola sekolah di masa pandemi membutuhkan sistem pengelolaan pendidikan yang memiliki fleksibiltas dan daya tahan yang baik. Pengelolaan sekolah perlu berdasar prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas.

Sekolah harus mampu menjamin seluruh murid mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Saat memulai kembali pembelajaran tatap muka dengan berbagai kesulitan yang dihadapi, sekolah menjamin seluruh murid diperlakukan sama. Hal itu termasuk mereka yang memilih tidak hadir karena pertimbangan kesehatan dan keamanan, mereka yang berkebutuhan khusus, atau kesulitan ekonomi.     

Hal lain yang dapat dilakukan ialah memperkuat kapasitas manajemen sekolah untuk membuat kebijakan krusial di masa pandemi dengan basis data yang jelas dan rasional. Kapasitas sekolah dalam pengelolaan risiko di masa pagebluk hanya akan optimal jika kemampuan memanfaatkan data dan informasi yang valid dan rasional dikuasai.

Data dan informasi bisa diharapkan dengan memperkuat jaringan komunikasi sekolah dengan orangtua murid, pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, satgas covid-19 di daerah) dan tentu saja memberdayakan komite sekolah.

Yang terakhir dan terpenting ialah imajinasi dan keberpihakan. Perlu keberanian dan komitmen untuk membayangkan masa depan pendidikan dalam situasi yang tak bisa diprediksi, semakin rentan, tak pasti, rumit, dan membingungkan.

Imajinasi memungkinkan munculnya ide-ide dan cara-cara baru dalam mengelola proses pembelajaran. Pemerintah melalui Kemendikbud RI telah menjamin peluang itu melalui berbagai aturan baru pendidikan. Praktik pengelolaan sekolah sebelumnya sangat bisa dan perlu diubah.

Jika persoalan infrastruktur lebih menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, komunitas sekolah dapat mengambil peran penting dalam menjaga keberpihakan terhadap mereka yang belajar dan tak diuntungkan dan tertinggal dalam situasi pandemi.

Mencegah ketertinggalan belajar, angka putus sekolah serta dukungan terhadap guru dan murid dalam proses belajar ialah prioritas utama. Dalam situasi pandemi, selain akal sehat, solidaritas dan keberpihakan bagi mereka yang tertinggal juga harus terus dijaga dan dipelihara.

Proses belajar tak boleh terhenti dan kalah oleh pandemi. Karenanya, belajar untuk berubah ialah bagian siasat untuk mencegah kegagalan dan ketertinggalan pendidikan. Terutama di masa pandemi, belajar dan keberanian untuk berubah harus selalu menjadi ikhtiar untuk mencegah pendidikan kalah.

r Yasadhana