Protokol Kesehatan Cabor Mengacu Federasi Internasional

KOMITE Olimpiade Indonesia meminta setiap cabang olahraga (cabor) untuk mencari rekomendasi dari masing-masing induk federasi internasional. Dalam hal ini, terkait protokol kesehatan dalam menggelar latihan dan pertandingan pada fase kenormalan baru (new normal).

Ketua Komite Olimpiade Internasional, Raja Sapta Oktohari, mengatakan rekomendasi dari federasi internasional menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan protokol kesehatan new normal.

“Kami tidak mau serta merta menyusun rekomendasi protokol kesehatan. Kami menunggu rekomendasi federasi internasional ke cabang olahraga. Setelah itu, baru kami berikan ke pemerintah dan Kemenpora,” jelas Oktohari dalam telekonferensi, Senin (8/6).

Baca juga: Jelang New Normal, IBL Susun Protokol Latihan

Setiap cabang olahraga dikatakannya memiliki perbedaan protokol kesehatan. Oleh karena itu, rekomendasi dari federasi internasional cabang olahraga akan menentukan protokol kesehatan. Mulai dari tata kelola latihan, pertandingan dan venue.

Lebih lanjut, dia mengatakan Komite Olimpiade Internasional (IOC) sudah mengeluarkan protokol kesehatan sebagai acuan negara anggota.

“Sehingga, memungkinkan ada klasifikas. Pelaksanaannya bisa sama, bisa juga beda. Kami beri waktu dua minggu cabang soal rekomendasi itu, baru nanti kita sepakati,” pungkas Oktohari.

Baca juga: Kemenpora Susun Draft Protokol New Normal Covid-19

Dimulainya kembali kegiatan olahraga dinilai penting. Mengingat, ada sejumlah kompetisi internasional yang dijadwalkan bergulir pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, atlet juga perlu menjaga performa untuk bisa mendapatkan tiket Olimpiade Tokyo pada ajang kualifikasi.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Komite Olimpiade Indonesia dalam merumuskan protokol new normal.

Hasil diskusi dan masukan dari berbagai pihak akan dituangkan dalam sebuah draf. Itu mencakup pedoman latihan dan kompetisi sebelum disampaikan ke kementerian terkait.(OL-11)