Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKRETARIS Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto bangga dengan pencapaian target medali emas kontingen Indonesia. Saat ini Indonesia masih duduk nyaman di peringkat dua dengan perolehan medali sementara SEA Games 2019 65 medali emas.
Menurut Gatot, prestasi yang didapatkan oleh kontingen Indonesia tidak terlepas dari semangat Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pada saat pelepasan kontingen tanggal 27 November, Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia harus berada di peringkat kedua.
"Saya rasa hasil kali ini tidak terlepas dari semangat bapak Presiden Jokowi. Berkat semangat yang disampaikan kepada para kontingen Indonesia saat pelepasan. Beliau mengatakan semoga mencapai dua besar dan saat ini kontingen Indonesia bisa melebihi ekspektasi," ungkap Gatot, Minggu (8/12).
Baca juga: Indonesia Sudah Kumpulkan 62 Medali Emas di SEA Games 2019
Target ini pada awalnya dirasa tidak mungkin, bahkan awalnya pihak NOC Indonesia dan Kemenpora hanya menargetkan 45-50 medali emas saja.
Namun, puncaknya pada hari ini, Minggu (8/12), Indonesia berhasil melebihi target dan bertahan di peringkat dua, di atas Vietnam yang memperoleh 54 medali emas.
"Target ini semula berada di awang-awang. Berkat kegigihan kontingen Indonesia saat ini bahkan kami bisa tembus lebih dari 60 medali emas. Saya yakin kita bisa mempertahankan posisi ini," pungkasnya.
Selain 65 medali emas, Indonesia juga telah memperoleh 59 perak dan 74 perunggu dalam ajang terbesar di Asia Tenggara tersebut.(OL-5)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved