Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Jokowi menyebut ajang balap motor bergengsi MotoGP akan membawa dua kemanfaatan bagi Indonesia dari sisi olahraga dan pariwisata.
Kita akan dapat dua kemanfaatan selain olahraga, pariwisata kita juga akan secara brand akan terangkat. Dan Mandalika mendapatkan karena investasi ini," kata Jokowi saat menerima CEO Dorna Sport SL, ITDC, dan beberapa pembalap MotoGP di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (11/3).
Pada kesempatan itu, Presiden yang didampingi Menpora Imam Nahrawi bertemu CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta dan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer serta sejumlah pembalap.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengaku mendapatkan apresiasi terkait street circuit di Mandalika dari CEO Dorna Ezpeleta. "Dan tadi Mr Carmelo menyampaikan bahwa ini adalah street circuit yang katanya sangat indah sekali, mepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya mepet dengan pantai," katanya.
Baca juga: Sirkuit Mandalika bukan untuk F1
Hal itulah yang menurut Presiden, akan sangat menguntungkan baik dari sisi olahraga maupun pariwisata bagi Indonesia.Dalam pertemuan yang sama, Presiden mengaku banyak membahas berbagai hal yang dibutuhkan sebagai sarana pendukung pelaksanaan MotoGP. Setelah itu, Presiden menambahkan akan menindaklanjuti dengan segera.
"Ini tadi baru saja saya bertanya, apa saja yang dibutuhkan. Baru ini tadi. Yang dibutuhkan apa? Oh ini pak. Ini-ini. Ok. Nanti akan saya rapatkan baru kita tindak lanjut. Karena sebenarnya infrastruktur juga kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Ini hanya digeser ke arah pengembangan Mandalika karena memang Mandalika sudah kita putuskan sebagai 1 dari 10 destinasi wisata Indonesia selain Bali," katanya. (OL-7)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved