Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia telah siap menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi di dunia MotoGP yang akan mengambil lokasi di kawasan wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat
(NTB).
"Ini yang pertama, kan sudah ada tanda tangan kerja sama antara ITDC dan Dorna untuk penyelenggaraaan MotoGP pada 2021. Ini tadi, Mr
Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi untuk menyiapkan infrastruktur menuju ke sana. Dan, saya sampaikan bahwa kita siap," kata Jokowi saat menerima CEO Dorna Sport SL Carmelo Ezpeleta di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (11/3).
Turut pula dalam kesempatan itu, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer dan beberapa pebalap MotoGP. Dorna Sport, pemegang hak siar kejuaraan dunia Grand Prix dan ITDC, sebagai pengelola kawasan wisata Mandalika, telah resmi mengumumkan kesepakatan gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika mulai 2021.
Baca juga: Dovizioso Juara MotoGP Qatar
Setelah kesepakatan itu, Ezpeleta dan Abdulbar pada Senin diterima Jokowi. Setelah berdialog di Istana, mereka kemudian mengajak Jokowi untuk melihat langsung motor-motor dari tiga kelas yang digunakan para pembalap GP. Tiga motor tersebut diparkir di halaman Istana Kepresidenan Bogor, satu di antaranya dijajal dan dinaiki oleh Presiden.
Jokowi memastikan Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah MotoGP berkaca dari pelaksanaan Asian Games 2018 yang sukses. "Siap. Asian Games yang mendatangkan 35 ribu atlet saja kita siap mengorganisasi kok. Kita harus optimis, harus optimistis," kata Jokowi.
Soal perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada ITDC. "Ya, ini kita kan punya nanti di Qatar ada Moto 2 yang diikuti dari kita, ada Dimas Edi juga. Tapi, ada juga ini Mario untuk Moto 3, ada juga. Ini saya kira ya kita memang harus berani melangkah dan menyiapkan, memang tugasnya Pak Menpora untuk kita nanti memiliki sirkuit di Mandalika," kata Jokowi yang didampingi Menpora Imam Nahrawi. (OL-7)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved