Wisatawan Padati Pantai Air Manis saat Libur Lebaran, Inspektorat Sosiliasi Pencegahan Pungli di Destinasi Wisata

LIBUR lebaran di Pantai Air Manis Padang pada tahun ini memang terbilang ramai. Pengunjung datang dari berbagai daerah. 

Di tengah ramainya kunjungan wisatawan di Pantai Air Manis, Inspektorat Kota Padang ikut hadir bersama pengunjung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Padang itu melakukan sosialisasi upaya pencegahan praktik koruptif di kawasan wisata selama masa libur. 

Menariknya, sejak rentang waktu empat hari, 21 - 24 Maret, Inspektorat tidak menemukan pengaduan masyarakat. Terutama terkait indikasi terjadinya praktik pungutan liar (pungli) maupun perilaku koruptif yang dilakukan oknum di objek wisata. 

Baca juga : Jumlah Wisatawan yang ke Yogyakarta selama Libur Lebaran 2025 Menurun

"Alhamdulillah kami belum menemukan maupun menerima laporan terkait perilaku koruptif atau pungli, baik dari masyarakat maupun pengunjung,” ujar Auditor Muda Irban III, Inspektorat Kota Padang, Syamsurizal, Kamis (26/3)

Selama empat hari itu, Inspektorat fokus melakukan sosialisasi kepada pengunjung, sekaligus membuka posko pengaduan bagi masyarakat. 

Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, tim juga memberikan edukasi kepada pengunjung agar berani melapor jika menemukan praktik yang mencurigakan. Laporan dapat disampaikan langsung ke posko maupun melalui kanal resmi www.inspektorat.kotapadang.go.id atau Instagram Inspektorat Kota Padang. 

Baca juga : Libur Lebaran, Wisatawan Sumbang Rp1,6 Miliar untuk Bantul

Selain itu, Syamsurizal juga mengingatkan pengunjung untuk lebih waspada terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami menyarankan pengunjung agar mengenali petugas resmi yang menggunakan atribut lengkap. Jika ada yang meminta uang tanpa identitas jelas, sebaiknya diwaspadai,” tegasnya. 

Ke depan, Inspektorat akan berkoordinasi dengan pimpinan serta tim khusus untuk menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan suasana wisata yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik korupsi di Kota Padang. (H-2)