Pemerintah Indonesia Harus Pastikan Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) harus dibarengi dengan sikap tegas untuk memastikan terciptanya perdamaian dan kemerdekaan Palestina. 

Hal ini menjadi salah satu poin sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza. "MUI setuju jika keikutsertaan tersebut demi perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Namun jika dalam perjalanannya terjadi penyimpangan  maka MUI meminta pemerintah menarik diri Dewan Perdamaian Gaza," ungkap Sekretaris Umum MUI Kalsel, Nasrullah, Selasa (17/2).

Sikap MUI Kalsel ini sejalan dengan  Tausiyah MUI awal Februari 2026 lalu yang secara tegas mendesak pemerintah untuk memastikan kemerdekaan Palestina tercapai dengan masuknya Indoensia ke Board of Peace. MUI memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace tidak sekadar menjamin keamanan Israel, tetapi juga menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

Baca juga : Berbekal Spirit KAA, Indonesia Lebih Layak Pimpin Board of Peace ketimbang AS

"Ada enam poin penting hasil Tausiyah MUI awal Februari lalu. Di antaranya mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat," tegas Nasrullah.

Termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menciptakan kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Dewan Perdamaian. 

Lebih jauh dikatakan Nasrullah permasalahan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza ini juga dibicarakan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kalsel, pekan lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Musda yang berlangsung tanggal 13–15 Februari 2026 tersebut mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Baca juga : Menlu Sugiono Bertemu Sekjen PBB António Guterres Bahas Palestina dan Board of Peace

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menilai MUI telah menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial, maupun mendukung program pembangunan daerah.

“Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa. Karena itu, kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, dan tetap berpegang pada prinsip syariat serta nilai kebangsaan,” tegasnya. (E-2)