Jelang Ramadan, TPID NTT Perkuat Pengendalian Harga Pangan di Tengah Inflasi 3,34 Persen

MENJELANG Ramadan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga pangan. 

Langkah ini dilakukan seiring inflasi NTT pada Januari 2026 yang tercatat sebesar 3,34 persen (year on year), namun masih berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5±1 persen.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (10/2) mengatakan, pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan pada ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Baca juga : Jelang Ramadan di Cirebon, Harga Cabai Rawit Merah Naik Tinggi

“Inflasi NTT masih terjaga dalam sasaran nasional. Pasokan dan stok komoditas pangan utama relatif aman, namun kewaspadaan tetap diperlukan agar harga tetap terkendali,” ujarnya.  

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi bersama TPID terus mengimplementasikan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagai kerangka utama pengendalian inflasi daerah.

Forum ini menjadi wadah penguatan koordinasi dalam menghadapi potensi tekanan inflasi, khususnya menjelang rangkaian HBKN pada semester I tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan.

Baca juga : Wamendag Dyah Roro Esti Sidak Harga Pangan dan Sembako Jelang Ramadan 2026 di Depok, Cabai Rawit Tembus Rp85 Ribu per Kg

Sejalan dengan upaya tersebut, Bank Indonesia Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TPID se-NTT.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa inflasi NTT tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,39 persen (yoy) mencerminkan stabilitas harga yang terjaga, seiring dengan pertumbuhan ekonomi NTT yang kuat sebesar 5,14 persen (yoy).

“Capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi. Pada 2026, fokus diarahkan pada pengendalian inflasi jangka pendek untuk menghadapi festive season, serta strategi jangka menengah dan panjang melalui penguatan struktur produksi dan distribusi pangan,” kata Adidoyo.

Ia menambahkan, terdapat sembilan HBKN pada periode Februari hingga Juni 2026 yang memerlukan langkah antisipatif lebih intensif agar tidak memicu lonjakan harga.

Optimisme pengendalian inflasi 2026 juga diperkuat dengan dukungan kebijakan dan anggaran. Alokasi APBN untuk pengendalian inflasi di NTT pada 2026 mencapai Rp762,38 miliar, yang diarahkan antara lain untuk operasi pasar murah, intensifikasi sidak pasar, aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan kapasitas produsen lokal melalui dukungan sarana prasarana, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital pangan.

Sebagai bagian dari penguatan kualitas kebijakan, HLM TPID  NTT juga dirangkaikan dengan kegiatan capacity building yang diikuti lebih dari 40 anggota TPID kabupaten/kota se-NTT. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan analis kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan difokuskan pada peningkatan kualitas asesmen, perumusan program unggulan, serta evaluasi kinerja TPID.

Melalui sinergi yang kuat dan kebijakan yang terarah, Pemerintah Provinsi NTT bersama Bank Indonesia optimistis mampu menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong kesejahteraan Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.(H-2)