Ini Penyebab Banjir dan Longsor di Lereng Gunung Slamet menurut DLHK Jateng

BENCANA banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Purbalingga, Jawa Tengah, dipicu oleh kombinasi faktor alam, terutama curah hujan ekstrem dan kondisi geomorfologi wilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan analisis menunjukkan terjadi hujan ekstrem berdurasi panjang pada 23-24 Januari 2026. Curah hujan di wilayah hulu lereng Gunung Slamet mencapai 100-150 milimeter per hari.

“Curah hujan normal idealnya maksimal 50 milimeter per hari. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan debit air meningkat drastis dan memicu banjir,” ujar Widi, Rabu (28/1).

Baca juga : Cuaca Ekstrem, Bencana Longsor dan Banjir Masih Melanda Sejumlah Daerah di Pantura Jawa Tengah

Selain hujan ekstrem, wilayah terdampak berada pada Sub DAS Penakir, bagian hulu Sub DAS Gintung, dengan kondisi lereng agak curam hingga sangat curam yang mencapai sekitar 64 persen. Kondisi ini meningkatkan kecepatan limpasan permukaan sekaligus daya kikis aliran air.

Akibatnya, kawasan tersebut rentan terhadap erosi dan longsor di bagian hulu hingga tengah, yang kemudian berdampak pada meningkatnya muatan sedimen dan pendangkalan sungai di wilayah hilir. Widi mencatat, sejak 2022 telah terjadi banyak titik longsoran di lereng Gunung Slamet.

Jenis tanah di Sub DAS Penakir didominasi latosol coklat yang bersifat gembur, dangkal, dan mudah jenuh air, sehingga sangat rentan terhadap erosi dan longsor.

Baca juga : 6.783 Warga dan 3.009 Hektare Sawah di Jepara Terdampak Bencana Hidrometeorologi

“Banjir bandang terjadi akibat limpasan permukaan yang cepat disertai suplai sedimen tinggi,” jelasnya.

Widi menegaskan, banjir dan longsor tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Lokasi tambang berada di bagian kaki gunung dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran.

“Tidak ada tambang di tubuh Gunung Slamet,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto. Ia memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di kawasan tubuh Gunung Slamet.

Sebagai langkah mitigasi, Dinas ESDM Jateng rutin menyampaikan peta potensi gerakan tanah setiap bulan kepada pemerintah kabupaten/kota, terutama selama musim hujan. Peta tersebut disusun berdasarkan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari BMKG.

“Peta ini menjadi peringatan dini agar daerah meningkatkan kewaspadaan,” kata Agus.

Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan upaya jangka panjang melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reboisasi dan penghijauan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pemprov Jateng juga mengusulkan agar kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai Taman Nasional yang mencakup lima kabupaten, sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendorong penguatan status dan pengelolaan hutan lindung Gunung Slamet dengan melibatkan lima kabupaten di wilayah hulu secara bersama-sama.

Selain upaya pencegahan, pemerintah telah melakukan penanganan darurat, seperti evakuasi warga, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, serta pembersihan material longsor dan asesmen kerusakan infrastruktur. (HT).