Terungkap! Ini Penyebab Utama Banjir dan Longsor Parah di Lereng Gunung Slamet

BENCANA banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Purbalingga, dipicu oleh kombinasi faktor alam dan kondisi geografis yang sangat rentan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menegaskan bahwa penyebab utama longsor bukan hanya curah hujan tinggi, melainkan juga karakteristik lereng dan jenis tanah di kawasan hulu Gunung Slamet.

“Terjadi curah hujan ekstrem dengan durasi panjang pada 23-24 Januari 2026, mencapai 100 hingga 150 milimeter per hari. Ini jauh di atas batas normal,” ujar Widi saat ditemui di kantornya, Rabu (28/1).

Baca juga : Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Bencana Dinilai BMKG tak Ganggu Stabilitas Lingkungan

Menurutnya, curah hujan normal idealnya berada di kisaran 50 milimeter per hari. Lonjakan hujan ekstrem tersebut menyebabkan debit air meningkat drastis dan memicu banjir bandang.

Lereng Curam dan Sub DAS Padat Jadi Pemicu Longsor

Widi menjelaskan, wilayah Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang berada di kawasan Sub DAS Penakir, bagian dari hulu Sub DAS Gintung. Daerah ini memiliki kemiringan lereng yang didominasi kategori curam hingga sangat curam, mencapai sekitar 64%.

Kondisi tersebut mempercepat limpasan permukaan dan meningkatkan daya kikis aliran air.

Baca juga : Banjir di Guci Tegal hingga Pemalang, Wagub Jateng Dorong Lima Daerah Bersatu Perkuat Hutan Lindung

“Sub DAS Penakir sangat rentan erosi dan longsor, terutama di bagian hulu hingga tengah. Dampaknya sampai ke hilir berupa sedimentasi dan pendangkalan sungai,” jelasnya.

Ia mencatat, sejak 2022 titik longsoran di kawasan lereng Slamet sudah terus bermunculan.

Tanah Latosol Gembur Mudah Jenuh Air

Selain kemiringan ekstrem, kawasan ini juga didominasi jenis tanah latosol coklat yang dikenal rapuh dan mudah tererosi.

Karakter tanahnya gembur dan cepat jenuh air, sehingga saat hujan deras berlangsung lama, kestabilan lereng menurun drastis.

“Banjir bandang terjadi akibat limpasan permukaan yang cepat dan suplai sedimen tinggi karena tanah dangkal, tidak stabil, dan mudah tergerus,” kata Widi.

Widi juga menyoroti pentingnya daya dukung lingkungan. Menurutnya, dampak hujan ekstrem bisa ditekan jika tutupan lahan rapat dan vegetasi kuat.

Di kawasan Gunung Slamet, terdapat hutan dengan tanaman keras, namun sebagian lainnya merupakan lahan masyarakat dengan tanaman semusim yang lebih rentan.

Ia menegaskan bahwa bencana ini tidak terkait aktivitas pertambangan, karena lokasi tambang berada jauh di kaki gunung, ratusan meter lebih rendah dari titik longsor.

Penegasan itu diperkuat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto.

“Tidak ada aktivitas tambang yang berada di tubuh Gunung Slamet. Lokasi tambang jauh dari titik longsor,” tegas Agus.

Mitigasi: Rehabilitasi Hutan hingga Usulan Taman Nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah bencana serupa semakin parah. Salah satunya melalui rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan lindung.

“Kami bersama stakeholder terus melakukan penanaman. Pemprov juga mengajukan agar kawasan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional yang mencakup lima kabupaten,” ujar Widi, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi.

Agus menambahkan, pihaknya rutin merilis peta potensi gerakan tanah setiap bulan, terutama selama musim hujan, berdasarkan data BMKG.

“Peta potensi gerakan tanah kami sebarkan sebagai peringatan dini agar daerah meningkatkan kewaspadaan,” katanya.

Dalam aspek penegakan hukum, pemerintah juga menegaskan tidak segan mencabut izin tambang yang melanggar aturan. Salah satu contoh, usulan pencabutan izin operasi produksi PT Dinar Batu Agung telah diajukan ke kementerian terkait.

Upaya Penanganan di Lapangan

Sementara itu, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah darurat, mulai dari evakuasi warga, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, hingga pembersihan material longsor dan asesmen kerusakan infrastruktur.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, juga mendorong penguatan status kawasan hutan lindung di sekitar Gunung Slamet agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Momen ini pas untuk menyatukan lima kabupaten agar bersama-sama mengajukan penguatan pengelolaan hutan lindung,” ujarnya. (RO/Z-10)