Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
NASIB korban banjir di Provinsi Aceh hingga Rabu (28/1) belum ada perubahan berarti. Sudah 63 hari para penyintas bencana dahsyat itu masih dipenuhi lumpur dalam rumah.
Sesuai penelusuran Media Indonesia, di Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, misalnya, ribuan rumah warga masih tertimbun lumpur setinggi berkisar 1-3 meter. Endapan lumpur banjir itu bukan saja menimbun di pekarangan, tetapi juga memenuhi dalam rumah hingga kamar tidur menutupi jendela.
Seperti di Desa Dayah Kruet dan Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, karena endapan lumpur sudah memenuhi dalam rumah dan tidak bisa lagi membuka pintu, pemiliknya terpaksa tidur pada gubuk kecil yang dibuat dari kayu, papan, atau seng bekas banjir. Untuk kebutuhan hidup atau logistik lain, mereka hanya berharap uluran tangan dari relawan yang datang.
Raut wajah keluarga dan dikelilingi anak-anak kecil tampak pasrah, seperti menyimpan kesedihan sangat dalam. Pasalnya, bukan saja rumah yang hancur, tetapi berbagai usaha mereka seperti kedai tempat penjualan rusak dan sawah tertimbun lumpur tebal.
Sangat terharu ketika ada minibus yang datang dan mobil pribadi berhenti di jalan depan rumah membawa bahan bantuan. Anak-anak korban banjir itu langsung menghampiri. Meskipun si anak itu tidak pernah meminta, tetapi ketika disodorkan bantuan seperti air bersih, nasi siap santap, dan bahan makanan lain mereka tidak menolak.
Kondisi tidak jauh berbeda juga terlihat di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudue. Tidak terhitung rumah berbagai ukuran berkonstruksi beton dan semipermanen terbiarkan begitu saja dipenuhi lumpur. Tidak diketahui pemiliknya entah sudah mengungsi di tempat lain atau menumpang pada rumah familinya pada lokasi berbeda.
Budayawan dari Universitas Syiah Kuala (USK) M Adli Abdullah yang turun langsung ke Pidie Jaya, kepada Media Indonesia, Rabu (28/1), mengatakan, rumah-rumah yang belum dibersihkan itu bukanlah dibiarkan oleh pemiliknya. Namun, mereka tidak ada kemampuan biaya untuk mengeruk lumpur setinggi 1-3 meter itu.
Pasalnya, setelah dilanda banjir, barang berharga mereka hilang terbawa air atau tertimbun tidak diketahui. Mereka hanya tinggal baju di badan saat membawa lari anak-anaknya.
"Berharap pada usaha di luar, itu pun hancur berantakan. Sedih sekali, mereka kembali ke nol laksana bayi baru lahir," tutur budayawan M Adli Abdullah.
Dosen senior Universitas Syiah Kuala itu juga mengatakan, tanpa perhatian serius pemerintah, sangat sulit para penyintas banjir itu untuk bangkit. Kalaupun mereka membersihkan rumah dengan cara manual menggunakan sekrup, cangkul, dan kereta sorong, harus dibawa ke mana lumpur yang sudah menggunung itu.
"Kalau terbiarkan begitu saja, 30 tahun rasanya tidak akan selesai persoalan ini. Sungguh zalim perlakuan kita membiarkan mereka dalam kesengsaraan," tambah Adli Abdullah.
Seorang warga Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, mengatakan, untuk membersihkan lumpur di pekarangan rumah, dirinya menyewa alat berat becho ukuran langsing menghabiskan biaya Rp15 juta. Lalu mengeruk lumpur dalam rumah dengan cara manual juga mengeluarkan ongkos Rp4 juta/rumah.
"Itu kami lakukan dan belum juga sempurna bersih. Apalagi sekeliling kita masih lumpur menggunung. Setiap hujan sangat rawan mengalir lagi," kat Fadli, tokoh Masyarakat Meurah Dua. (I-2)
MINGGU (25/1), menjelang siang itu jarum jam menunjukkan sekitar pukul 11.50 WIB. Suasana ramah dan bersahabat sangat terasa oleh hembusan angin sawah sepoi-sepoi.
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
Fokus pembersihan oleh aktivis 98 di Aceh Utara menyasar pada pekarangan Masjid Assa'adah, Meunasah (balai desa), serta akses lorong desa.
WARGA terdampak banjir di wilayah pedalaman Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, hingga kini masih membutuhkan kejelasan terkait tempat tinggal.
Hasil diagnosis paling banyak adalah ISPA (infeksi pernapasan), diare, dan infeksi kulit.
WWF mencatat populasi gajah terus menurun akibat deforestasi masif dan hilangnya habitat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved