UMP Kalsel Ditetapkan Naik 6,54 Persen Menjadi Rp3,7 Juta

DEWAN Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.725.000 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp228.850 atau sekitar 6,54% dibanding UMP 2025 sebesar Rp3.496.150.

Kenaikan UMP 2026 Kalsel ini diumumkan langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin. 

"Pemerintah bersama dewan pengupahan telah menetapkan UMP 2026 Provinsi Kalsel naik sebesar 6,54% menjadi Rp3.725.000," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti, Kamis (25/12).

Baca juga : UMP Provinsi Bengkulu Naik 5,89 Persen Jadi Rp2,82 Juta pada 2026

Kenaikan UMP tersebut dihasilkan melalui rapat pleno final Dewan Pengupahan Kalsel yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, serta perwakilan pengusaha, Senin (22/12) lalu.

Selain UMP, juga ditetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk sejumlah sektor strategis. Sektor pertambangan batu bara tercatat sebagai yang tertinggi dengan upah Rp3.770.000 per bulan.

Sementara itu, sektor perkebunan kelapa sawit dan industri crude palm oil (CPO) ditetapkan sebesar Rp3.730.000, disusul sektor perdagangan besar bahan bakar, industri kayu lapis, serta sektor lain yang berada pada kisaran Rp3,72 juta hingga Rp3,75 juta.

Baca juga : Gubernur Ahmad Luthfi Tetapkan UMP Jawa Tengah 2026 Rp2,33 Juta, Naik 7,28 Persen

Sikap Serikat Pekerja

Sebelumnya rencana kenaikan UMP tersebut menuai keberatan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel yang menilai besaran kenaikan belum mencerminkan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Pada bagian lain, Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan akan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2026 tersendiri. Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru Sartono menyebut, Kota Banjarbaru telah memenuhi persyaratan untuk dapat menetapkan UMK sendiri. 

Salah satu persyaratannya adalah, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Serta pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi, hasilnya positif. (DY/E-4)