Bahaya Salah Kaprah Stunting dan 'Bonus Demografi Toksik'

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Adi Utarini, memberikan catatan kritis terhadap penanganan stunting di Indonesia. Dalam pidato ilmiah Dies Natalis ke-76 UGM, Jumat (19/12), ia menyoroti besarnya anggaran negara yang mencapai 1,9% dari PDB namun masih dibayangi risiko ketidakefektifan akibat salah kaprah di masyarakat.

Dalam pidato berjudul "Membentuk Generasi Muda Sehat Menuju Indonesia Emas", Prof. Uut—sapaan akrabnya—menekankan bahwa stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan isu kognitif dan kualitas hidup jangka panjang.

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kekeliruan masyarakat dalam menyamakan anak pendek dengan anak stunting. Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan anak tidak tinggi, salah satunya adalah faktor keturunan (herediter).

Baca juga : Mikroalga Euglena sp Berpotensi Cegah Stunting

"Menyamakan pendek dengan stunting membawa akibat yang sangat merugikan anak. Orang tua yang mengira anaknya stunting akan cenderung memberikan makan berlebih. Dampaknya, anak bukan bertambah tinggi, melainkan justru mengalami obesitas," jelas Prof. Uut.

Kondisi ini, lanjutnya, justru memicu penyakit kronis di masa depan seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular. Selain dampak fisik, label 'stunting' yang salah alamat juga merusak kesehatan mental anak melalui stigma yang menurunkan kepercayaan diri.

Prof. Uut memaparkan bahwa stunting telah menjadi prioritas nasional dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Program ini melibatkan lebih dari 20 kementerian/lembaga dan menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga : Angka Stunting Stagnan, Penguatan Kader Posyandu Harus Jadi Langkah Strategis Pemerintah

Namun, ia memberikan peringatan keras terkait skala program yang sangat luas. Anggaran ekuivalen 1,9% PDB memerlukan manajemen yang sangat efisien. Risiko keracunan makanan yang belakangan sering dilaporkan dapat mengancam efektivitas program. Dengan 4,5 juta anak (19,8%) dikategorikan stunting di 2024, tantangan wilayah seperti NTT (37%) memerlukan pendekatan yang berbeda dengan Bali (8,7%).

Terkait visi Indonesia Emas 2045, Prof. Uut mengingatkan bahwa jendela bonus demografi bisa menjadi "tonik" (obat penguat) bagi kemajuan bangsa, namun bisa berubah menjadi "toksik" (racun) jika salah dikelola.

Ia berkaca pada keberhasilan Inggris, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan yang mampu meloncat menjadi negara maju saat puncak bonus demografi. Sebaliknya, ia mengingatkan kegagalan Argentina dan Brasil yang justru terjebak dalam masalah beban sosial dan pengangguran tinggi.

"Usia 10-24 tahun adalah fase krusial. Investasi di usia ini akan menghasilkan 'triple dividend': manfaat saat mereka muda, saat mereka dewasa, dan saat mereka menjadi orang tua bagi generasi berikutnya," ungkapnya.

Untuk menghindari kutukan bonus demografi, Prof. Uut menekankan pentingnya investasi kesehatan sejak masa kandungan (fetal programming). Generasi muda yang tangguh tidak hanya harus bebas stunting secara fisik, tetapi juga peduli dan berdaya secara kognitif serta mental.

Ia mengajak seluruh sivitas akademika dan pemangku kebijakan untuk membangun jembatan antara laboratorium sains dan kehidupan nyata. "Jalan menuju Indonesia Emas harus dilakukan secara holistik melalui edukasi dan advokasi yang kolaboratif," pungkasnya. (AU/P-5)