PDIP Dorong Riau Jadikan Selat Malaka Pusat Pembangunan, Sekaligus Selamatkan Hutan

PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) secara serentak di Pekanbaru, Sabtu (22/11). Acara ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dalam pidato pembukaannya, Hasto menggarisbawahi kembali visi geopolitik Presiden pertama RI, Soekarno, tentang Indonesia sebagai Bangsa Samudra. Menurutnya, visi ini harus menjadi arah pembangunan Riau ke depan, dengan menjadikan Selat Malaka sebagai “halaman depan,” bukan wilayah yang terpinggirkan.

Baca juga : Koster: Bimtek Dilanjutkan dengan Konsolidasi Bukan Kongres

"Kita bukan bangsa kontinental. Kita adalah bangsa kelautan, bangsa samudra raya, yang menjadikan laut sebagai halaman depan kita. Cara pandang ke daratan berdampak pada kerusakan hutan-hutan," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/11). 

Pengurus PDIP Riau dipimpin Ketua DPD PDIP Zukri. Di acara itu, hadir juga pengurus DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dan Darmadi Durianto. Turut hadir juga Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.

Hasto menjelaskan bahwa cara pandang geopolitik Soekarno ini penting untuk membenahi orientasi pembangunan yang selama Orde Baru dianggapnya telah "diputar balik" menjadi berbasis daratan. Padahal, Riau dengan Selat Malaka-nya memegang posisi strategis secara global.

Baca juga : Atasi Karhutla, Gubernur Riau Dinilai Kurang Berani Audit Kepatuhan Korporasi

"Yang seharusnya menjadi pusat pembangunan di Riau adalah menatap masa depan di Selat Malaka itu," serunya. Ia mengutip data vital bahwa 80% minyak dunia melewati selat tersebut, dan ketergantungan negara-negara besar menjadikan Selat Malaka titik kunci perdagangan global. "Suatu wilayah yang begitu strategis di dalam sistem perdagangan global," ujarnya.

Visi ini, menurut Hasto, merupakan pesan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar Konferda ini meneguhkan cara pandang pembangunan atas geopolitik Bung Karno. Tujuannya jelas: menggeser narasi pembangunan Riau dari yang berbasis ekstraktif di pedalaman menuju ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Visi Bangsa Samudra ini juga terkait erat dengan pesan Megawati untuk merawat lingkungan. Hasto menyayangkan kondisi Riau yang hutannya kini "sungguh merana" karena ekspansi, yang berujung pada banjir dan kerusakan lingkungan hidup.

"Ibu Mega mengingatkan, rawatlah Pertiwi, rawatlah sungai-sungai. Sebab sejarah mencatat bagaimana peradaban di Riau dibangun melalui jalur sungai," katanya.

Hasto merujuk pada empat sungai besar Riau (Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri). Ia menegaskan, peradaban Riau dibangun dari sungai, oleh karena itu, partai berkomitmen untuk tidak menjadikan laut dan sungai sebagai halaman belakang. Jangan pernah buang sampah di laut dan sungai.

Senada dengan visi pembangunan etis, Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, menegaskan bahwa kemenangan elektoral partai di Riau harus diikuti dengan komitmen moral. 

"Politik adalah alat untuk menyejahterakan rakyat. Kekuasaan yang dipercayakan rakyat Riau harus dikelola dengan rendah hati dan berjiwa kerakyatan," imbuh Zukri.

Zukri menekankan bahwa visi maritim dan lingkungan akan menjadi fokus kebijakan PDIP Riau ke depan.