Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELESAIAN damai kasus dua guru dari Luwu Utara yang sebelumnya berhadapan dengan tekanan sosial dan persoalan hukum mendapat sorotan publik nasional. Di tengah kebingungan dan tekanan psikologis yang dialami kedua pendidik itu, hadirnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi titik balik yang membuka jalan penyelesaian secara manusiawi dan berkeadilan.
Dalam proses mediasi yang berjalan konstruktif, Dasco turun langsung memastikan seluruh pihak dapat duduk bersama tanpa tekanan. Sikap itu dinilai sebagai bentuk kepemimpinan moral dan komitmen negara terhadap profesi guru yang kerap menghadapi tantangan di garis depan pelayanan publik.
Dewan Pimpinan Pusat Garuda AstaCita Nusantara (DPP GAN) menjadi salah satu pihak yang menyampaikan apresiasi terbuka. Ketua DPP GAN Muhammad Burhanuddin, menyebut tindakan Dasco sebagai teladan yang menunjukkan kekuasaan dapat digunakan untuk melindungi mereka yang lemah dan rentan.
"Tindakan Pak Dasco menunjukkan bahwa perhatian negara terhadap guru bukan hanya wacana, tetapi nyata. Ini adalah dukungan moral yang sangat penting, karena guru adalah fondasi peradaban bangsa. Perhatian Pak Dasco adalah bukti komitmen negara pada kemaslahatan guru di manapun berada," ujar Burhanuddin.
Menurutnya, keberanian Dasco untuk terlibat langsung, hingga memperoleh surat rehabilitasi dari Presiden bagi kedua guru tersebut, menjadi penegasan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berakhir pada proses hukum yang berlarut-larut. Mediasi yang terbuka dan berempati terbukti mampu meredakan ketegangan sekaligus mengembalikan martabat para pendidik.
Burhanuddin menilai bahwa langkah Dasco seharusnya menjadi model penyelesaian konflik sosial di Indonesia. Ia menegaskan bahwa negara harus memberi ruang dialog yang luas dan memastikan guru tidak menjadi objek kriminalisasi akibat kesalahpahaman birokrasi maupun tekanan sosial.
"Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi mau turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan, dan menghadirkan solusi tanpa memperbesar konflik," tambah Burhanuddin.
Kasus dua guru di Luwu Utara, menurut DPP GAN, merupakan cermin dari masalah yang lebih luas, yaitu profesi guru masih rentan terhadap tekanan eksternal. Karena itu, perhatian dari pejabat nasional seperti Dasco menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.
DPP GAN menilai penyelesaian damai ini tidak hanya mengakhiri ketidakpastian yang dialami kedua guru, tetapi juga memberi harapan baru bahwa pendekatan dialogis dapat menjadi jalan utama penyelesaian konflik di tingkat akar rumput. Publik pun melihat langkah tersebut sebagai contoh nyata bahwa kekuasaan dapat digunakan secara bermartabat, tanpa sensasi dan tanpa memperuncing perbedaan.
"Ini adalah keteladanan kepemimpinan yang bukan hanya layak diapresiasi, tetapi juga dicontoh. Melalui tindakan seperti inilah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara bisa kembali tumbuh," tutup Burhanuddin. (E-1)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah diproses di Komisi III DPR RI.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia yang saat ini tertahan administrasi di bea cukai
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Kenaikan dana tersebut telah dihitung oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan melihat penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang diterima anggota DPR sejak Oktober 2024 akan berakhir pada Oktober 2025
Menjelang HUT ke-80 RI, muncul fenomena pengibaran bendera One Piece oleh warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved