Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra merespons sejumlah pejabat negara yang menganggap fenomena pengibaran bendera One Piece oleh warga, merupakan provokasi memecah belah persatuan bangsa. Para pejabat itu dinilai takut yang berlebihan atau paraniod.
"Tanggapan dari pejabat negara tersebut jelas bentuk ketakutan berlebih (paranoid) terhadap segala bentuk ekspresi kekecewaan, ekspresi perlawanan, atau ekspresi apapun itu yang dilakukan publik atas berbagai kebijakan negara akhir-akhir ini," kata Ardi kepada Media Indonesia, Sabtu (2/8).
Ardi mengatakan pengibaran bendera hitam berlogo tengkorak bernama Jolly Roger itu merupakan bentuk ekspresi yang sah, yang dijamin dalam konstitusi. Ia mengatakan pengibaran bendera itu juga tak otomatis dianggap makar. Ia mengatakan setiap orang memiliki makna masing-masing terkait bendera tersebut.
"Masing-masing pengibar bendera one peace ini bisa memaknai pengibaran ini secara berbeda. Para driver sopir bus misalnya di media sosial, memaknai hal ini sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap maraknya pungli di jalanan," katanya.
Pemerintah Harus Berkaca
Ardi menilai alih-alih menganggap fenomena bendera Jolly Roger itu sebagai bentuk provokasi atau makar, pemerintah harusnya berkaca dan menangkap hal tersebut sebagai kritik publik.
"Jadi, pemerintah seharusnya tidak boleh alergi terhadap simbol-simbol ekspresi publik semacam ini. Hal ini hanya bisa diselesaikan jika pemerintah atau negara mendengarkan kritik dan masukan publik terkait kinerja pemerintah selama ini. Sepanjang publik masih kecewa, maka ekspresi semacam ini tentu tetap akan ada," katanya.
Pernah Dipakai Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nyatanya juga pernah mengenakan lambang tengkorak one piece itu pada masa kampanye Pilpres 2024. Gibran mengenakannya dalam bentuk pin yang ia sematkan di kemejanya. Namun, saat itu tidak ada yang mengkritik sikap Gibran tersebut, apalagi menuduhnya memecah belah bangsa.
Kini, salah satu pejabat negara antipengibaran bendera One Piece adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. "Ya itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Dasco mengaku mendapat laporan dari intelejen. Laporan itu menyangkut keamanan bangsa. "Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ucap Dasco.
Dia mengimbau agar semua anak bangsa tak terpengaruh. "Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa mari kita bersatu justru kita harus bersama melawan hal-hal yang seperti itu," kata Dasco.
Ketakutan akan bendera one piece juga ditunjukkan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. "Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa," kata Menko Polkam Budi Gunawan, dilansir Antara, Sabtu (2/8). (M-1)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sekaligus menemui pengungsi korban banjir di sejumlah lokasi terdampak di Kota Denpasar, Jumat (12/9).
“Saya sudah nonton trailernya (geser slide) yang ciamik, visualnya modern dan keren,”
Warna kuning lembut yang dipilih Selvi Ananda adalah kategori warna butter yellow yang menjadi salah satu warna tren 2025.
Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan sejak bulan lalu oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Mediasi yang terbuka dan berempati terbukti mampu meredakan ketegangan sekaligus mengembalikan martabat para pendidik.
Kenaikan dana tersebut telah dihitung oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan melihat penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang diterima anggota DPR sejak Oktober 2024 akan berakhir pada Oktober 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved