Bank Indonesia DIY Waspadai Risiko Inflasi saat Libur Nataru

KEPALA Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan, mencermati potensi risiko inflasi ke depan, termasuk dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru, beberapa upaya dilakukan oleh Tin Pemantau Inflasi Daerah (TPID) DIY.

Hal-hal yang perlu diantisipasi meliputi kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

Sejalan dengan hal tersebut, arahan Gubernur DIY Sri Sultan HBX, ia menekankan beberapa hal. Pertama, pentingnya melakukan pemetaan daerah-daerah dengan surplus produksi pertanian guna menjaga kestabilan harga di tingkat petani. "Langkah ini penting agar kelebihan pasokan tidak menyebabkan penurunan harga akibat stok yang berlebih di pasaran," kata dia saat Ngobrol Santai (NgobraS) awak media bersama Kepala KPw BI DIY, Rabu (12/11).

Baca juga : BI Sebut Bakso Ikut Andil Peningkatan Inflasi Februari di Yogyakarta

Kedua, menetapkan standar format laporan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID. Dengan demikian, informasi yang disampaikan lebih seragam, komprehensif, dan mudah dianalisis untuk pengambilan kebijakan.

Ketiga, memastikan ketersediaan dan penyaluran sisa stok produksi pertanian telah mempertimbangkan kebutuhan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan langkah ini, stok tidak menumpuk atau tertinggal saat memasuki musim panen berikutnya.

"Sebagai kesimpulan, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, khususnya mengingat peran DIY sebagai kota pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi pangan," terang dia.

Baca juga : Inflasi Januari 2023 di DIY Turun Tipis Dibanding Desember 2022

Pemerintah daerah perlu mendorong peran aktif BUMD dalam memperkuat ketersediaan dan distribusi komoditas strategis, serta menindaklanjuti kerja sama antar daerah (KAD) guna memperkuat rantai pasok antarwilayah.

Selain itu, integrasi inovasi daerah “MRANTASI” perlu terus dikembangkan sebagai gerakan kolektif dan sosial dalam pengendalian inflasi berbasis partisipasi masyarakat.

Kepastian stok pangan juga harus dipastikan dengan memperhitungkan kebutuhan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk penentuan jenis komoditas prioritas serta keterlibatan BUMD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut, upaya TPID DIY dalam kerangka 4K melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025 perlu terus diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan program kerja sesuai roadmap TPID jangka pendek, dan panjang.

"Bank Indonesia, Pemerintah, serta seluruh stakeholder berkomitmen menjaga inflasi 2025 sesuai target sebesar 2,5%±1," terang dia. (H-3)