Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan tidak lama lagi rotasi jabatan di tingkat eselon tiga dan empat akan segera dilakukan. Gubernur menjamin tidak ada transaksi jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Khofifah di hadapan peserta Pencanangan Patriot Integritas Muda Jawa Timur di Malang, Kamis (30/10). “Beritahu saya kalau ada yang main main jual beli jabatan, beritahu saya,” tegas Khofifah.
Menurut Khofifah, terdapat 492 pegawai eselon tiga dan empat di lingkungan Pemprov Jatim yang sebentar lagi akan dilakukan rotasi jabatan. Selama proses tidak ada transaksi atau jual beli Jabatan.
Bahkan, dengan tegas Khofifah mengajak peserta untuk menanyakan pejabat eselon dua yang hadir di acara ini, apakah dalam proses promosi jabatan beberapa waktu lalu mereka membayar. Ke oknum tertentu. Atau langsung ke Gubernur.
“Silakan tanya ke mereka semua yang hadir di sini, apakah mereka pernah membayar sesuatu ke oknum tertentu, termasuk khususnya ke Gubernur Jatim, silakan tanya mereka,” tegasnya.
Gubernur kemudian menceritakan sewaktu menjabat sebagai Kepala BKKBN Pusat yang sifatnya vertikal yang memiliki petugas sampai ke kecamatan, dilakukan tanya mereka apakah ada Khofifah terjadi jual beli jabatan. “Boleh ditanya, apakah saat mereka mendapat jabatan tertentu kemudian membayar ke pejabat tertentu,” katanya.
Khofifah mengakui bahwa dulu pernah dilakukan pelantikan serentak di depan Gedung Negara Grahadi sehingga muncul kalimat “Awas disorot KPK, memangnya kenapa kalau dilihat KPK kenapa,” ungkap Khofifah.
Meski begitu, masyarakat kemungkinan melihat di titik-titik tertentu masih menjumpai adanya perilaku koruptif. “Tapi, saya yakin itu tidak terjadi di Pemprov Jatim,” tegasnya.
Pihaknya menyampaikan ini bahwa ada proses berbenah, menjaga amanah untuk lebih baik. Oleh karena itu, Gubernur Khofifah minta diberitahu bila ada perilaku koruptif di Pemprov Jatim. “Beritahu saya jika ada indikasi yang saudara tahu, perilaku koruptif tidak jujur tidak amanah beritahu saya,” katanya.(E-2)
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo, Senin, (19/1). Bupati Pati Sudewo terkena OTT KPK terkait dugaan jual beli jabatan.
PASCADITANGKAPNYA Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor Bupati Pati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, (20/1) terpantau lengang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved