Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJADI satu dari dari 103 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) percontohan nasional, KDMP Syariah Mekarjaya di Sumedang Utara, Jawa Barat, terus mengembangkan layanan. Mereka dipercaya menjadi agen LGP dan beras Bulog.
“Kami menjadi pangkalan resmi LPG Pertamina dengan harga eceran terendah sesuai ketetapan pemerintah. Begitu pula dengan sembako seperti beras dan minyak goreng, kami jual dengan harga termurah. KDMP hadir untuk menyeimbangkan ketika harga pangan melonjak," jelas Ketua KDMP Syariah Mekarjaya Rangga Wianggadana kepada Media Indonesia, Kamis (16/10).
KDMP Syariah itu berlokasi berdampingan dengan kantor baru Pemerintah Desa Mekarjaya, posisinya tidak jauh dari Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Rangga mengungkapkan koperasi yang berdiri Mei 2025 dan telah memiliki 426 orang anggota itu mendapat pesan penting dari pemimpin daerah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Mereka juga diminta fokus pada soal pemberantasan Bank Emok, alias praktik rentenir yang masuk ke desa-desa.
Rangga pun menyanggupinya. Koperasi akan fokus terhadap pemberantasan Bank Emok. "Itu sebagai pelecut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Untuk Bank Emok siap-siap berhadapan dengan kami," ujarnya.
Layanan Kesehatan
Soal layanan lainnya, Rangga mengaku berusaha membuat sejumlah hal inovatif. "Kami juga sudah menyiapkan layanan kesehatan dan membuka apotik. Kami juga terus menyiapkan diri mendukung program pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial seperti PKH," jelasnya.
Saat ini, koperasi juga sudah menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyediakan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Beberapa produk unggulan di Mekarjaya ini banyak dan akan disalurkan ke dapur-dapur tersebut," ungkap Wakil Ketua KDMP Syariah Mekarjaya Mulyadi Hidayat.
Koperasi juga tengah merancang untuk memulai menjadikan Mekarjaya sebagai desa wisata. "Kami memanfaatkan posisi strategis desa ini yang berada di depan Gerbang Tol Sumedang," ungkapnya. (M-1)
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gandung Pardiman, mengapreasiasi langkah pemerintah yang menunda rencana impor 105.000 pikap senilai Rp24 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menanggapi rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan niaga pikap 4x4 dan truk untuk penunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sufmi Dasco Ahmad yang meminta penundaan rencana impor 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Rencana pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk Koperasi Desa Merah Putih harus ditinjau ulang.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved