Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, dengan lancang berencana 'merampok uang negara' melalui dana perjalanan dinas viral di media sosial.
Menyikapi viralnya video berdurasi 1 menit 5 detik itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo langsung bertindak cepat dengan menggelar rapat dini hari dan menjanjikan putusan sanksi dalam waktu satu pekan.
Video yang diduga direkam pada Juni 2025 itu menunjukkan Wahyudin Moridu dari Fraksi PDIP sedang berada di dalam mobil bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya.
Dalam kondisi yang diduga kuat dalam kondisi mabuk, ia dengan jelas memperkenalkan dirinya dan menyatakan maksudnya untuk menggunakan dana perjalanan dinas ke Makassar untuk 'merampok uang negara'.
"Hari ini kita menuju ke Makassar, menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini, kan. Kita habiskan saja. Biar negara ini semakin miskin," ujar Wahyudin dalam video tersebut.
Tidak lama setelah video viral dan memicu kemarahan publik, Wahyudin menyebarkan permohonan maaf melalui akun media sosialnya. "Apa pun yang saya lakukan di video itu saya akui salah dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Atas kejadian ini saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh rakyat Gorontalo,” tulisnya.
Bahkan, ia juga membuat video klarifikasi dan permintaan maaf didampingi istrinya, dan mengaku sangat menyesali perbuatannya.
Merespons hal ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo menggelar rapat klarifikasi Sabtu (20/9). Dalam konferensi pers seusai rapat, Ketua BK Fikram Salilama menyampaikan sejumlah pengakuan mengejutkan dari Wahyudin.
Pertama, Wahyudin mengaku tidak sadar bahwa dirinya sedang direkam. Kedua, ia menyatakan sedang dalam kondisi tidak sadar atau mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras dari malam hingga keesokan harinya saat berangkat ke bandara.
Ia mengeklaim tidak mengetahui alasan mengucapkan kata-kata kontroversial tersebut. Yang tak kalah mencengangkan, terungkap bahwa video tersebut diduga direkam dan disebarkan oleh wanita yang mendampinginya.
Menurut pengakuan Wahyudin kepada BK, wanita tersebut kerap memaksanya untuk menikahinya. "Perempuan ini perempuan jadi, hati-hati bapak-bapak. Kalau saya orang yang serius juga, kalau minta kawin saya kawin," ujar Fikram menirukan konteks pembicaraan.
Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim menegaskan keseriusan lembaganya dengan menggelar rapat tengah malam. Ia menyatakan bahwa kasus ini akan segera masuk ke persidangan BK dan ditargetkan telah memiliki putusan pada minggu depan sebagai bentuk respons atas tuntutan publik yang menginginkan penyelesaian cepat.
"Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh terduga itu sangat berat. Kalau cuma soal perselingkuhan itu hal yang biasa, tapi 'kita miskinkan negara'? Ini sangat berat," tegasnya.
Meski masih menganut asas praduga tak bersalah, BK menyatakan potensi sanksi berat sangat mungkin diberikan, mulai dari sanksi etik hingga potensi pemberhentian.
BK juga akan mengonfirmasi kebenaran perjalanan dinas tersebut ke Pimpinan Dewan dan Bendahara, serta tidak menutup kemungkinan memanggil wanita dalam video untuk dimintai keterangan.
"Kami meminta kepada rakyat Gorontalo untuk memberikan kesempatan kepada Badan Kehormatan. Percayalah kami akan menyelesaikan ini secara objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan," pungkas Umar Karim. (LN/P-2)
Gobel menyebut, munculnya harapan kemajuan Gorontalo ditandai oleh hadirnya tiga proyek strategis besar.
Luas panen dan produksi padi di Gorontalo
Ribuan mushaf tersebut akan disalurkan melalui lembaga pendidikan Islam, masjid, dan komunitas pengajar Alquran di berbagai desa.
Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier di Manado juga merayakan hubungan pendidikan antara Indonesia dan Australia.
Objek Wisata Oluhuta Paradise di Gorontalo
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved