Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Riau Abdul Wahid meninjau langsung kondisi kerusakan jalan provinsi lintas Minas-Perawang, Kabupaten Siak, Selasa (16/9). Peninjauan itu juga merespon permintaan masyarakat setempat yang sempat memblokir ruas jalan tersebut sebagai aksi protes karena kondisi kerusakan jalan yang semakin parah.
Pada peninjauan tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid juga didampingi Bupati Siak Afni Zulkifli dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Setibanya di lokasi, Gubernur Riau langsung berdialog dengan masyarakat setempat.
“Saya melakukan peninjauan langsung kerusakan jalan lintas Minas-Perawang setelah masyarakat sempat melakukan aksi protes. Jalannya rusak juga karena banyak kendaraan melebihi kapasitas atau kendaraan Odol yang melintas,” kata Abdul Wahid, Selasa (16/9).
Karena kondisi kerusakan jalanya yang sudah parah, Gubernur Riau juga sudah langsung memerintahkan Dinas PUPR Riau untuk melakukan perbaikan dengan cara melakukan penimbunan. Pihaknya berencana untuk ruas jalan tersebut akan dibangun dengan sistem rigid.
“Rencananya ruas jalan ini akan di rigid, tapi sebelum itu dilakukan perbaikan dulu secara fungsional,” ujarnya.
Selain itu, agar perbaikan jalan dapat maksimal dilaksanakan, pihaknya akan mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi ruas jalan tersebut. Pertemuan tersebut untuk membahas tidak diperbolehkan lagi kendaraan yang melebihi kapasitas untuk melintas.
“Sebelum dilakukan rigid, perusahaan yang kendaraannya sering melintas akan kami panggil dulu. Karena banyak kendaraannya yang melebihi kapasitas, selain melebihi kapasitas plat nya juga bukan plat Riau,” tegasnya.
Karena itu, dalam pertemuan tersebut nantinya pihak perusahaan diminta segera memutasi plat kendaraannya. Agar pajak yang dibayarkan bisa masuk ke Riau dan digunakan untuk melakukan perbaikan jalan.
“Saya lihat sendiri mobilnya plat luar daerah semua. Jalan di Riau yang dirusak tapi bayar pajaknya tidak di Riau,” tandasnya.(H-1)
Uang pemerasan dalam kasus ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
Uang pemerasan dalam kasus ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Riau yang juga Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal.
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid adalah bukti pengkhianatan terhadap publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (6/11), menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved