Gubernur Riau ke London, Fitra Ingatkan harus Pasti Bawa Investasi

KEBERANGKATAN Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid ke London, Inggris dalam agenda memenuhi undangan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk menghadiri forum investasi dan kolaborasi REDD+ mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Koordinator Fitra Riau mengatakan kalau melihat agenda Gubernur Riau ke London yaitu menghadiri forum internasional untuk aksi perubahan iklim. Memang beberapa bulan yang lalu telah di-launching program Green for Riau di Pekanbaru. "Ini menurut kami langkah yang baik bagi Riau untuk agenda lingkungan hidup ke depan," kata Tarmidzi kepada Media Indonesia, Minggu (22/6)

Namun, kata Tarmidzi, perjalanan Gubernur Riau tersebut harus dipastikan dapat membawa manfaat untuk pembangunan lingkungan hidup. Dia mengatakan sudah seharusnya saat ini pemerintah daerah membangun kerja sama dengan banyak pihak termasuk dukungan internasional di saat kondisi keuangan daerah yang semakin minim.

"Meskipun Gubri (Gubernur Riau) menggunakan APBD untuk perjalanan dinas ke London, tetapi harus dipastikan dapat membawa komitmen investasi untuk pembangunan lingkungan hidup di daerah. Itu sesuatu yang sangat baik  untuk mendukung keuangan daerah," tegasnya.

Menurut Tarmizi, akan lebih baik lagi kehadiran Gubernur Riau dapat difasilitasi oleh pihak investor di sana. Hal ini mengingat banyak kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan pejabat daerah hanya untuk kagiatan seremoni dan jalan-jalan semata tanpa membawa dampak apapun bagi daerah.

"Fitra sebelumnya juga telah merekomendasikan untuk melakukan efesiensi anggaran perjalanan dinas termasuk untuk ke luar negeri yang harus dipangkas habis. Catatan kami alokasi anggaran perjalanan dinas tahun 2025 mencapai Rp352,6 miliar dan jika menurut inpres 1 tahun 2025 minimal dapat diefesiensikan sebesar 50% dari total tersebut yaitu sekitar Rp176 miliar," jelasnya.

Lebih lagi kata Tarmizi, saat ini anggaran perjalanan dinas banyak jadi bancakan para pejabat daerah dan bahkan saat ini terungkap kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Riau. 

"Tentunya kita berharap dan menekankan agar Gubernur Riau lebih hati-hati dalam melakukan perjalanan dinas dan berdampak terhadap pembangunan lingkungan hidup sesuai visi misinya untuk isu ekologis," ungkapnya.

RIAU FOR GREEN
Sebelumnya, melalui program Riau for Green, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diundang langsung oleh United Nations Environment Programme (UNEP) untuk menghadiri forum investasi dan kolaborasi REDD+ di London, Inggris.

Pertemuan internasional bertajuk Peluang Investasi REDD+: Meja Bundar Penawaran dan Permintaan, Kewirausahaan tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai 25-27 Juni 2025. Kegiatan tersebut akan berlangsung di The Lookout 8 Bishopsgate, London. Keberangkatan Gubernur Riau beserta jajaran ini sepenuhnya dibiayai oleh UNEP tanpa menggunakan dana APBD sepeser pun. 

Pelaksana Harian (Plh), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embiyarman, menyampaikan bahwa program Riau for Green merupakan inisiatif daerah yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon. 

“Dalam konteks ini, Riau memiliki posisi strategis di level global. Dengan 64% wilayah daratannya berupa lahan gambut dan 51% dari total gambut di Pulau Sumatra berada di Riau, makanya Riau ini menyimpan potensi besar dalam penyerapan karbon dunia,” katanya. 

Dijelaskan Embiyarman, keberadaan gambut yang sehat mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Namun, jika gambut tersebut rusak atau terbakar, justru dapat menjadi penyumbang emisi yang memperparah terhadap perubahan iklim.

Oleh karena itu menurutnya, kolaborasi internasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem gambut dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

“Keberangkatan Gubernur Riau ke London merupakan bentuk nyata dari semangat menjemput bola dalam membuka peluang pendanaan global. Salah satu yang ditargetkan adalah penguatan skema REDD+ di tingkat lokal melalui kerja sama internasional yang berpotensi mendatangkan pembiayaan sebesar US$30 juta atau setara dengan Rp492 miliar," jelasnya.

Ia menjelaskan, dana tersebut diproyeksikan akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, restorasi ekosistem, serta penguatan tata kelola lingkungan berbasis kinerja.

MISI STRATEGIS
Ia menjelaskan, Pemprov Riau juga membawa misi strategis untuk memperkuat arsitektur REDD+, termasuk rencana aksi daerah, sistem pengukuran dan pelaporan (MRV), hingga mekanisme pembagian manfaat (BSM) yang adil dan transparan. Langkah ini sekaligus menunjukkan kemampuan Gubri Wahid dalam mencari solusi kreatif atas tantangan pembangunan, termasuk di tengah defisit anggaran nasional.

Keikutsertaan Riau dalam forum internasional ini sekaligus menjadi bukti bahwa agenda lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di daerah bisa bersuara di panggung global.

"Melalui partisipasi ini, diharapkan akan terbangun skema investasi hijau berkelanjutan dan pembiayaan berbasis kinerja yang membawa dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Semua biaya ditanggung oleh pihak UNEP, " tegas Emby.(E-2)