Pemkab Tasikmalaya Cut Off, Ribuan Ruang Kelas SDN Rusak Berat, Sedang, dan Ringan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah memberlakukan aturan semua organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan cut off kegiatan dan belanja daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanda daerah (APBD) 2025. Penghentian kegiatan tersebut, berdampak kepada ruang kelas mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan.

Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin mengatakan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah memberlakukan cut off hingga menunda sementara pengadaan barang dan jasa serta pembayaran menggunakan APBD. Namun, langkah yang dilakukan sekarang masih belum memperbaikinya lantaran dari ribuan ruang kelas rusak masih menunggu kebijakan.

"Kami masih menunggu dibukanya cut off lantaran memang banyak ruang kelas SDN di wilayah Kabupaten Tasikmalaya selama ini belum diperbaiki. Karena anggaran juga masih menjadi kendala terutamanya dalam perbaikan, dan berdasarkan laporan 1.500 ruang kelas rusak berat, 3.500 ruang kelas rusak sedang dan 1.200 ruang kelas rusak ringan," katanya, Minggu (27/7/2025).

Baca juga : Pemkot Tasikmalaya Manfaatkan BTT Tangani 44.462 KK Miskin Ekstrem

Ia mengatakan, perbaikan ruang kelas SDN di wilayahnya memang setiap tahun selalu mengajukan ke pemerintah pusat setelah semua sekolah memperbaharui data pokok pendidikan (Dapodik). Namun, pengusulan tersebut dilakukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) supaya ruang kelas rusak secepatnya diperbaiki.

"Untuk anggaran perbaikan ruang kelas SD di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga ada dan biasanya anggaran bersumber dari APBD, tapi dengan kondisi cut off kegiatan kemungkinan ribuan sekolah rusak tidak bisa dilakukan tahun ini. Akan tetapi, ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan mayoritas faktor usia di bangun puluhan tahun," ujarnya.

Menurut Ahmad, perbaikan sekolah dalam kondisi rusak di Kabupaten Tasikmalaya hanya memanfaatkan anggaran berasal dari bantuan dana alokasi khusus (DAK) di tahun ini hanya 30 sekolah mendapatkan bantuan san penentuan penerima bantuan sudah ditetapkan. Namun, dari APBD tahun 2025 sampai sekarang belum dimilikinya termasuk bantuan dari Kementerian PUPR dan bantuan Provinsi Jabar.

"Kebutuhan rehabilitasi yang berdasarkan dapodik pada tahun 2025 untuk jenjang SD memang menyisakan kerusakan sekolah di 351 desa tersebar di 39 kecamatan dalam kondisi ruang kelas rusak berat, sedang dan ringan. Kami berharap pemerintah pusat memberikan anggaran terutama kepada sekolah yang belum mendapat DAK," pungkasnya. (H-1)