Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Natuna melalui program Sekolah Rakyat siap menampung 100 siswa baru pada tahun ajaran 2025. Program ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah perbatasan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa bangunan Asrama Haji di Ranai akan difungsikan sementara sebagai lokasi belajar mengajar sebelum gedung permanen Sekolah Rakyat selesai dibangun.
“Asrama Haji sudah memenuhi syarat untuk menampung 100 siswa sebelum gedung baru selesai,” kata Bupati kepada wartawan, saat meninjau lokasi bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik dan sejumlah pejabat teknis, Rabu (2/7).
Pada tahun pertama, Sekolah Rakyat Natuna akan menampung sebanyak 100 siswa, yang terdiri dari 50 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), 25 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 25 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Riduan Kristian Manik, mengatakan bahwa persiapan sarana dan prasarana ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025. Sejumlah perbaikan ringan tengah dilakukan di asrama, termasuk penataan ruang belajar dan tempat tidur siswa. “Persiapan penerimaan siswa baru ditargetkan selesai akhir Juli,” katanya.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah juga mengambil peran penting dalam pembebasan lahan, penyusunan AMDAL, serta penganggaran melalui APBD Perubahan.
“Kami berharap semua proses selesai dalam APBD Perubahan ini. Jadi tahun ini bisa dimulai pembangunan fisik dan berlanjut ke tahun 2026,” tutur Cen Sui Lan.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak di daerah perbatasan agar dapat mengenyam pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah daerah mendapat sambutan positif dari tokoh masyarakat setempat. Salah satu tokoh masyarakat Natuna, H. Syamsurizal, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pemkab dalam memperluas akses pendidikan di daerah perbatasan.
“Sudah lama masyarakat berharap ada sekolah yang bisa menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini bukti bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat,” katanya.
TINGKATKAN KUALITAS SDM
Ia menilai, kehadiran Sekolah Rakyat akan membawa dampak sosial jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Natuna.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Kalau anak-anak kita punya akses belajar yang layak, ke depan mereka bisa berkontribusi besar untuk kemajuan Natuna,” tambahnya.
Tokoh lainnya, Nurhayati, seorang aktivis perempuan dan pendidik lokal, juga berharap program ini tidak hanya menyasar kuantitas siswa, tetapi juga kualitas pengajaran dan pendampingan.
“Penting untuk memastikan tenaga pendidik yang ditugaskan di Sekolah Rakyat adalah orang-orang yang punya dedikasi. Anak-anak perbatasan butuh dukungan lebih, bukan hanya bangunan,” ujarnya. (E-2)
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat belajar.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved