Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
RIBUAN peserta aksi demonstrasi dari Forum Pemuda Raja Ampat Menolak Tambang mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel.
Para pengunjuk rasa menggelar aksi dengan membentangkan pamflet dan poster yang menuntut agar tambang harus tumbang di Raja Ampat, bertempat di Sorong, Papua Barat Daya (PBD), Selasa, (10/6).
Dalam orasinya, koordinator aksi demo Abner Dimara mengatakan, pencabutan empat izin perusahaan tambang di Raja Ampat tersebut untuk mencegah kerusakan alam pariwisata Indonesia. Karena penambangan hanya untuk keuntungan sesaat dan merusak lingkungan alam, sedangkan pariwisata akan menguntungkan Indonesia dan dunia.
Selain itu, lewat pariwisata, alam akan terjaga kelestariannya. Selain itu, Raja Ampat perlu dijaga dari kerusakan dan tambang oleh semua elemen masyarakat baik pemerintahan maupun masyarakat umum. Karena Raja Ampat milik semua rakyat Indonesia dan dunia.
"Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta Kabupaten Raja Ampat, harus kompak dengan masyarakat untuk menjaga alam Raja Ampat dari tambang dan kerusakan alam," ucapnya Dimara.
Ia menegaskan, apabila kegiatan penambangan nikel terus berlanjut meski telah ada pencabutan izin, aksi dengan massa yang lebih besar akan kembali digelar.
"Maka para pendemo akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar lagi," tandasnya. (MS/E-4)
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
PT Vale Indonesia (Tbk) berhasil mempertahankan kinerja yang kuat dan terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin industri dalam bidang keberlanjutan, inovasi, dan kemajuan.
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Dampak ekologis dari pertambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Raja Ampat, dinilainya sangat destruktif dan bisa bersifat permanen.
“Jika pengawasannya lemah, perusahaan bisa saja diam-diam melanjutkan operasi sambil menunggu hasil gugatan."
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved