Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Pematangsiantar Masih Diskriminatif

Para penyandang disabilitas di Kota Pematangsiantar mengeluhkan masih mengalami banyak hambatan bahkan mendapat penolakan untuk mendapatkan aksesibilitas baik dari segi sarana fasilitas umum, pendidikan maupun kesehatan. 

"Selama ini banyak dari segi pendidikan bahwa memang mereka masih mendapat penolakan dari kesehatan BPJS dari segi aksesibilitas. Belum ramah baik di bangunan pemerintah maupun bangunan agama juga mengalami hambatan-hambatan untuk bisa ikut serta," kata Ketua Forum Lembaga Peduli Disabilitas Sumatra Utara Edi Jason Saragih kepada Media Indonesia usai mengajukan draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada Komisi 1 DPRD Pematangsiantar di Gedung DPRD Pematangsiantar, Selasa (3/6/2025). 

Untuk selanjutnya dia berharap draf Ranperda yang diserahkan Lembaga Peduli Disabilitas Sumatra Utara mejadi program prioritas DPRD Pematangsiantar dengan melibatkan forum lembaga disabilitas yang dipimpinnya diikutsertakan dalam penyusunan Ranperda ke depan. 

Baca juga : Komisi Nasional Disabilitas Updating Isu HAM Disabilitas dengan Multi Stakeholder

"Dengan adanya Perda akan mempercepat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kami siap dilibatkan dalam penyusunan Ranperda Disabilitas. Kami merindukan Pematangsiantar menjadi kota peduli disabilitas," ujarnya. 

Ketua Cabang Disabilitas Daksa Sahrul Dalimunthe yang juga penyandang disabilitas daksa mengutarakan fasilitas umum yang ada di Kota Pematangsiantar belum menjangkau kebutuhan pengguna kursi roda.

“Kalau kami ke bank dan ke tempat wisata kesusahan tidak memiliki akses. Kalau ke Lapangan Adam Malik kami nggak punya akses padahal kami diundang dalam sebuah acara,” ungkapnya. 

Baca juga : Tanda Pengenal Bagi Penyandang Disabilitas tak Tampak Dirilis

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar Robin Manurung mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas 

"Semua warga negara Indonesia sama, berhak semua untuk mendapatkan aksesibilitas, kaum disabilitas yang ada kekurangan semua manusia sama berhak mendapatkan di muka bumi ini," tandasnya. 

Selain itu pihaknya selaku Ketua Komisi 1 akan membawa draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan ke 20 lembaga yang tergabung dalam Lembaga Peduli Disabilitas Sumatra Utara ke Badan Pembentukan Perda dan pimpinan DPRD. 

“Nanti kami awasi bagaimana draf ini agar menjadi Ranperda. Komisi satu akan berupaya, apalagi wali kota sebelumnya masih kurang perhatian dan semoga Wali Kota ini dapat memperjuangkan ini semaksimal mungkin,” kata Robin. (H-1)

Images