Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) menukung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta memberikan layanan pendidikan gratis.
"Kalau bicara undang-undang, ya memang harus gratis. Saya sangat setuju," ungkap Wakil Wali Kota Bandung Erwin Affandi, Jumat (30/5).
Menurut Erwin, keputusan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam demokrasi yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Yang perlu diketahui selama ini Pemkot Bandung sudah menyiapkan skema bantuan untuk sekolah swasta, terutama tipe C dan D.
"Pemkot telah mengklasifikasikan sekolah swasta menjadi empat tipe yakni tipe A, B, C dan D. Sekolah yang A dan B nggak bisa dibantu, tapi yang C dan D kami bantu lewat RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), supaya semua anak Bandung bisa tetap sekolah gratis," paparnya.
Menanggapi dampak kebijakan ini bagi sekolah swasta, Erwin mengatakan, pemkot akan segera menggelar pertemuan. "Pasti akan kami undang. MK ini sudah final. Sekarang tinggal bagaimana teknisnya, itu yang akan kami diskusikan bersama sekolah-sekolah," jelasnya.
Erwin berharap transisi ini berjalan baik dan tidak mengganggu kualitas pendidikan. Apalagi pemkot berkomitmen untuk mewujudkan keadilan pendidikan di Kota Bandung.
Untuk diketahui, pada Selasa 27 Mei 2025 lalu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyebut negara pemerintah pusat dan daerahharus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. (AN/naviandri)
Images
Dukungan ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam pertemuan dengan panitia penyelenggara dan perwakilan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Alhamdulillah, pengembangannya cukup berhasil. Tak hanya itu, kami juga menyiapkan bantuan konkret kepada kelompok tani, seperti benih, sarana produksi dan dukungan teknis lainnya,"
Awalnya, penyesuaian direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2025. Nsmun pelaksanaan serentak akhirnya diputuskan pada Senin, 16 Juni 2025.
Edy menegaskan sesuai arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pihaknya akan menindak tegas, bahkan memecat ASN yang melakukan dugaan jual beli kursi SPMB.
Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan kerugian negara lebih dari 20% dari dana hibah yang diterima
Melalui Dinas Kesehatan, Kota Bandung kini memperkuat seluruh lini kesiapsiagaan demi melindungi warganya.
Perbaikan kirmir di lokasi longsor ini tidak bisa dilakukan secara swakelola, melainkan harus melibatkan pihak ketiga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved