Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) menukung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta memberikan layanan pendidikan gratis.
"Kalau bicara undang-undang, ya memang harus gratis. Saya sangat setuju," ungkap Wakil Wali Kota Bandung Erwin Affandi, Jumat (30/5).
Menurut Erwin, keputusan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam demokrasi yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Yang perlu diketahui selama ini Pemkot Bandung sudah menyiapkan skema bantuan untuk sekolah swasta, terutama tipe C dan D.
"Pemkot telah mengklasifikasikan sekolah swasta menjadi empat tipe yakni tipe A, B, C dan D. Sekolah yang A dan B nggak bisa dibantu, tapi yang C dan D kami bantu lewat RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), supaya semua anak Bandung bisa tetap sekolah gratis," paparnya.
Menanggapi dampak kebijakan ini bagi sekolah swasta, Erwin mengatakan, pemkot akan segera menggelar pertemuan. "Pasti akan kami undang. MK ini sudah final. Sekarang tinggal bagaimana teknisnya, itu yang akan kami diskusikan bersama sekolah-sekolah," jelasnya.
Erwin berharap transisi ini berjalan baik dan tidak mengganggu kualitas pendidikan. Apalagi pemkot berkomitmen untuk mewujudkan keadilan pendidikan di Kota Bandung.
Untuk diketahui, pada Selasa 27 Mei 2025 lalu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyebut negara pemerintah pusat dan daerahharus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. (AN/naviandri)
Images

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, jumlah peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan mencapai 70.202 peserta.
Radio Ekraf digelar untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peran strategis radio siaran dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.
Data tahun 2024 menunjukkan, penerapan lingkungan yang sehat melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung telah mencakup 725 lokasi.
Penambahan RTH ke depan tidak hanya difokuskan pada luasan, tetapi juga pada kualitas ekologisnya, terutama fungsi serapan air dan produksi oksigen.
Pemkot Bandung merekrut sebanyak 1.596 petugas Gaslah yang akan ditempatkan dengan skema satu orang satu RW.
Di kota ini berdiri banyak sekali lembaga pendidikan tinggi, dan rata-rata terbaik se-Indonesia
Kasus ini tidak hanya merusak citra pemerintahan, tetapi juga menurunkan kembali kepercayaan publik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri sebelum menahan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan selalu berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah pada kasus hukum yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.
Perbaikan kirmir di lokasi longsor ini tidak bisa dilakukan secara swakelola, melainkan harus melibatkan pihak ketiga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved