KPAI Minta Sample Dugaan Keracunan MBG di Tasikmalaya Dibuka Transparan

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat meminta agar kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat supaya segera dibuka ke publik secara transparan. KPAI meminta kasus dugaan keracunan menimpa 400 pelajar TK, SD, SMP dan guru pengajar jangan ditutupi.

Wakil Ketua KPAI Pusat Jasra Putra mengatakan, kasus dugaan keracunan di Kecamatan Rajapolah yang menimpa 400 pelajar harus dibuka secara transparan dan ini merupakan soal anak terdampak korban karena mereka trauma. Hal itu diserukannya lantaran kasus keracunan yang terjadi pada anak jenjang TK, SD, SMP dan guru pengajar sudah terjadi lebih dari dua pekan namun belum ada kabar hasil labolatorium.

"Kami datang ke Tasikmalaya tujuannya itu hanya untuk memastikan makan bergizi gratis (MBG) di SDN 1 Cikunir dan SMAN 2 Singaparna berjalan lancar termasuk harus ada pengawasan. Karena, programnya bagus dan terkait keracunan di Rajapolah apakah sudah ada pendampingan atau tidak di samping pelayanan kesehatan," katanya, Kamis (15/5).

Baca juga : Banyak Anak Keracunan MBG, Ini Rekomendasi KPAI

Jasra mendesak agar sample yang diambil oleh petugas kesehatan pasca kejadian yang menimpa 400 pelajar TK, SD, SMP dan guru pengajar segera diumumkan supaya kasus tersebut ada perbaikan ke depan. Dia mencontohkan masalah keracunan di Kota Bogor, hasil labolatorium 5 hari sudah keluar dan diumumkan secara transparan.

"Kami mohon supaya pemegang kebijakan dalam kasus dugaan keracuan pada pelajar di Kecamatan Rajapolah harus dibuka dan jangan ditutupi. Namun, bagi KPAI jika pemeriksaan sudah selesai supaya segera disampaikan seperti Kota Bogor, Cianjur, Sumatra Selatan," ujarnya.

Menurutnya, program makan bergizi gratis (MBG) ini memiliki tujuan bagus terutamanya untuk mengatasi stunting dan memenuhi gizi anak-anak. Namun masalah keracunan tersebut harus segera ditangani dengan serius. Data dari berbagai laporan aduan masyarakat sekitar 1.300 anak di seluruh Indonesia diduga mengalami keracunan atau di bawah 0,05% dari penerima manfaat program itu.

"KPAI menegaskan satu kasus yang terjadi bisa berdampak besar terutama pada tumbuh kembang anak dan untuk angka kecil secara persentase, satu kasus menyangkut keselamatan dan kesehatan anak. KPAI melakukan pengawasan pada program MBG tidak hanya di Tasikmalaya, tapi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah termasuk melihat kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), evaluasi standar operasional prosedur (SOP), sistem mitigasi risiko, bentuk kolaborasi dengan sekolah," pungkasnya. (E-2)