Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Kalimantan Tengah berkomitmen menindak tegas jika ada aksi premanisme dengan berkedok di balik kata organisasi masyarakat (ormas). Penegasan ini dikatakan Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji, di Palangka Raya, Selasa (6/5).
Erlan Munaji juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. “Apabila memang terbukti ada bentuk premanisme berkedok ormas di wilayah Kalimantan Tengah, kami berkomitmen dan tidak akan segan-segan menindaknya,” katanya.
Erlan menambahkan agar kiranya masyarakat jangan sampai dengan mudahnya memberikan kuasa kepada pihak yang mengatasnamakan ormas, apalagi jika tindakan mereka justru mengganggu ketertiban dan keamanan.
“Kami meminta kepada warga agar tidak mudah tergiur atau terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai ormas dan menawarkan penyelesaian masalah di luar jalur hukum,” tegasnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum yang sah atau hukum positif. Ia juga meminta untuk selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian atau pemerintah setempat dalam menghadapi masalah. “Lebih baik utamakan proses hukum positif daripada menyerahkan kuasa kepada ormas yang bisa saja berujung pada tindakan pidana,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Informasi, laporan, hingga aduan dari masyarakat sangat dibutuhkan demi menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. “Silakan datang ke kantor polisi terdekat bila butuh bantuan. Kami siap melayani dan membantu dengan maksimal,” tutupnya. (E-2)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved