Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Kalimantan Tengah berkomitmen menindak tegas jika ada aksi premanisme dengan berkedok di balik kata organisasi masyarakat (ormas). Penegasan ini dikatakan Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji, di Palangka Raya, Selasa (6/5).
Erlan Munaji juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. “Apabila memang terbukti ada bentuk premanisme berkedok ormas di wilayah Kalimantan Tengah, kami berkomitmen dan tidak akan segan-segan menindaknya,” katanya.
Erlan menambahkan agar kiranya masyarakat jangan sampai dengan mudahnya memberikan kuasa kepada pihak yang mengatasnamakan ormas, apalagi jika tindakan mereka justru mengganggu ketertiban dan keamanan.
“Kami meminta kepada warga agar tidak mudah tergiur atau terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai ormas dan menawarkan penyelesaian masalah di luar jalur hukum,” tegasnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum yang sah atau hukum positif. Ia juga meminta untuk selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian atau pemerintah setempat dalam menghadapi masalah. “Lebih baik utamakan proses hukum positif daripada menyerahkan kuasa kepada ormas yang bisa saja berujung pada tindakan pidana,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Informasi, laporan, hingga aduan dari masyarakat sangat dibutuhkan demi menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. “Silakan datang ke kantor polisi terdekat bila butuh bantuan. Kami siap melayani dan membantu dengan maksimal,” tutupnya. (E-2)
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved