60 Ribu Warga Terdampak Banjir Barito Utara

Banjir yang melanda di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng), terus meluas karena hujan masih terus terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan total warga yang terdampak mencapai 60.694 jiwa.

“Banjir terjadi akibat hujan berintensitas tinggi sejak Selasa (18/3) pagi. Kejadian ini berdampak pada puluhan ribu warga yang tersebar di sembilan kecamatan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu (23/4).

Berdasarkan data BNPB, 60.694 jiwa warga yang terdampak bencana alam itu terdiri dari 20.333 keluarga. Mereka berasal dari sembilan kecamatan yaitu Montallat, Teweh Baru, Teweh Tengah, Teweh Timur, Teweh Selatan, Lahei Barat, Lahei, Gunung Purei, dan Gunung Timang. Wilayah-wilayah tersebut mencakup 70 desa dan kelurahan.

Baca juga : Minggu Keempat April 2025, Banjir Masih Dominasi Bencana Hidrometeorologi Basah di Indonesia

Selain menggenangi permukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Tercatat sebanyak 11.354 rumah, 96 fasilitas ibadah, 82 fasilitas pendidikan, 32 fasilitas kesehatan, 51 gedung pemerintahan, dan 39 jembatan, terdampak banjir.

Abdul memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir selama tujuh hari, mulai 21 hingga 27 April 2025, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/77/2025. Penetapan status tersebut memungkinkan pemerintah daerah maupun pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan yang dibutuhkan untuk penanganan dampak bencana.

Bahkan, kata dia, tim dari BPBD Kalteng dan BPBD Kabupaten Barito Utara terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pemantauan dan pendataan di lapangan. Hingga saat ini, tinggi muka air dilaporkan mulai surut dengan kisaran 50 hingga 150 sentimeter.

"BNPB terus memantau perkembangan di lapangan dan mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang," tandas Abdul. (Ant/E-3)