Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggaran perjalanan dinas menjadi satu anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dipangkas untuk efisiensi tahun 2025. Anggaran perjalanan dinas yang tidak jelas tujuannya langsung dipangkas.
"Paling banyak nanti yang kita potong itu SPPD, apalagi yang tujuan perjalanan dinas tidak jelas," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (19/3).
Rapat dinas di hotel juga ditiadakan untuk saat ini karena dinilai sebagai bentuk pemborosan. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi rapat di hotel.
"Lalu kegiatan seremonial yang tidak pas. Kalau hari besar tentu tetap digelar," ujarnya.
Ia mengaku belum bisa memastikan besaran anggaran kegiatan yang dipangkas untuk efisiensi anggaran. Ia menyebut bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sedang menyisir anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
Ia juga mengingatkan agar OPD bisa menyusun program kegiatan menyentuh masyarakat. Apalagi masyarakat sangat cerdas sehingga berharap pajak daerah yang dibayarkan bisa meningkatkan pelayanan.
"Setelah disisir, program yang tidak tepat atau program coba-coba untuk main-main segera dikesampingkan dulu," tegasnya.(H-1)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
bantuan kemanusiaan ini merupakan pengiriman perdana dari Rumah Zakat Riau ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Selatan, khususnya ke Kecamatan Batang Toru.
Penyegelan ini buntut dari penahan ijazah mantan karyawan perusahaan tersebut, yang sempat menjadi sorotan dan sidak Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Imanuel Ebenezer.
“Kami merencanakan untuk memindahkan kegiatan CFD ke Kampung Bandar. Agar suasananya menjadi lebih ramai dan hidup,”
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved