Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih WaliKota dan Wakil WaliKota Sorong dalam Pemilihan Serentak 2024, Septinus Lobat, S.H., MPA dan Anshar Karim.Sabtu, (08/02/2024)
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ketua KPU Kota Sorong, Kapolres Kota Sorong, Pabung Kodim 1802, dan Ketua DPRD Kota Sorong.
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam proses demokrasi di Kota Sorong, memastikan kepemimpinan yang sah dan berlandaskan aspirasi rakyat.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Sorong mengapresiasi kinerja KPU Kota Sorong dalam menyelenggarakan pemilihan dengan transparan dan profesional. Ia menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu telah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga kondusifitas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil pemilihan telah menunjukkan siapa yang akan dilantik sebagai WaliKota dan Wakil WaliKota Sorong.
Dengan kepemimpinan baru ini, ia berharap dapat membawa semangat baru dalam pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Sorong. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemimpin terpilih agar dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.
Pj Wali Kota Sorong juga menyampaikan harapan besar agar Kota Sorong sebagai ibu kota Papua Barat Daya semakin berkembang. Ia ingin melihat kota ini sejajar dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kualitas pelayanan publik. Menurutnya, dengan kepemimpinan yang solid, Kota Sorong dapat menjadi pusat pertumbuhan yang lebih maju dan kompetitif.(H-2).
Pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved