Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih WaliKota dan Wakil WaliKota Sorong dalam Pemilihan Serentak 2024, Septinus Lobat, S.H., MPA dan Anshar Karim.Sabtu, (08/02/2024)
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ketua KPU Kota Sorong, Kapolres Kota Sorong, Pabung Kodim 1802, dan Ketua DPRD Kota Sorong.
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam proses demokrasi di Kota Sorong, memastikan kepemimpinan yang sah dan berlandaskan aspirasi rakyat.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Sorong mengapresiasi kinerja KPU Kota Sorong dalam menyelenggarakan pemilihan dengan transparan dan profesional. Ia menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu telah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga kondusifitas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil pemilihan telah menunjukkan siapa yang akan dilantik sebagai WaliKota dan Wakil WaliKota Sorong.
Dengan kepemimpinan baru ini, ia berharap dapat membawa semangat baru dalam pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Sorong. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemimpin terpilih agar dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.
Pj Wali Kota Sorong juga menyampaikan harapan besar agar Kota Sorong sebagai ibu kota Papua Barat Daya semakin berkembang. Ia ingin melihat kota ini sejajar dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kualitas pelayanan publik. Menurutnya, dengan kepemimpinan yang solid, Kota Sorong dapat menjadi pusat pertumbuhan yang lebih maju dan kompetitif.(H-2).
Pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved