Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalteng masih belum berjalan karena belum adanya kejelasan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait Pelaksanaan Program MBG kabupaten lainnya secara bertahap. Hal ini dikatakan Plt Sekretaris Daerah Kalteng M Katma F Dirun, Minggu (12/1) di Palangka Raya.
“Masih belum ada kejelasan apakah pelaksanaan Program MBG ini semuanya dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan apa peran Pemda masih belum jelas,” ungkap Katma. ''Dan jangan sampai nanti Gubernur yang disalahkan dengan kondisi belum terlaksananya program tersebut di Kalteng.''
Katma juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan lahan untuk keperluan dapur umum. “Dapur dan pihak penyedia sudah siap,“ ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan dari BGN Elisa A. menyampaikan pelaksanaan Program MBG dilaksanakan di 26 Provinsi di Indonesia, dan Kalteng termasuk prioritas dalam pelaksanaan program ini, yang akan dilaksanakan di 6 (enam) titik, di antaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Ke depannya, program ini akan dilaksanakan di Kabupaten lainnya secara bertahap.
“Pilot Project akan dilaksanakan di Kota Palangka Raya di Jalan Diponegoro dekat Kodim atau Damkar. Ini belum dapat dilaksanakan karena sedang menunggu seluruh peralatan, baik itu peralatan masak maupun food tray, dan kendaraan distribusi dari PGN pusat,” ujarnya.
Elisa juga mengharapkan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan BGN untuk mensukseskan program MBG ini, sambil menunggu regulasi dan petunjuk lebih lanjut dari Pusat. (S-1)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Puluhan siswa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG).
Enam murid kelas VI SDN Kota Baru III, Bekasi Barat, harus mendapat perawatan medis setelah mengalami muntah dan sakit perut usai menyantap menu MBG di sekolah.
Ia menekankan pentingnya evaluasi, khususnya agar program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mendorong produksi dalam negeri.
Para siswa penerima manfaat sudah menjalani libur sekolah, pemerintah akan coba merancang tergantung dari kesiapan sekolah.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved