Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian HAM RI.
Kepala Kanwil Kemenkum Banten, R. Natanegara Kartika Purnama menjelaskan, pemberian penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia adalah bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan perjuangan Pemerintah Daerah yang telah berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap individu.
"Ini merupakan hasil penilaian sepanjang tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia”, ujarnya, dalam keterangannya, Kamis (9/1).
Penghargaan prestisius ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A. Damenta dan diterima langsung oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dalam acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, pada Rabu (8/1).
Benyamin menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk terus memberikan pelayanan berbasis HAM bagi seluruh masyarakat Kota Tangsel.
"Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras semua pihak di Tangsel dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan bagi kelompok rentan," ujarnya.
Kota Tangerang Selatan telah meraih penghargaan ini sejak 2016 lalu. Hal itu menandakan komitmen tegas yang dipertahankan oleh pemerintah daerah setempat.
Penghargaan Kota Peduli HAM diberikan kepada daerah yang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan penegakan dan pemajuan HAM.
Adapun indikator penilaian dalam penghargaan ini yaitu hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas kependudukan, hak atas keberagaman dan pluralisme.
Tidak hanya itu, indikator lainnya yang dinilai adalah terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.
Tangsel dinilai berhasil memenuhi berbagai kriteria tersebut, termasuk melalui program-program inovatif yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan inklusif dan layanan kesehatan yang merata.
“Ke depan, Pemkot Tangsel akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat. Ini penting agar Tangsel tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga menjadi kota yang manusiawi,” tambah Benyamin. (Cah/I-2)
Amat Komari dari tim pemenangan Benyamin-Pilar di wilayah Pondok Aren menjelaskan pembagian kalender dan tumbler ini adalah bagian dari kampanye yang edukatif dan taat aturan.
"Dari sisi permodalan kita gandengkan dengan perbankannya, dari sisi keterampilannya baik kemasan, kualitas produk sampai pemasaran lewat digital itu juga sudah kita berikan."
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan berbagai keberhasilan dan capaian prestasi yang telah diraih selama 2023, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga berbagai pembangunan.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangsel menyerahkan puluhan sertifikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat.
penerima manfaat program bedah rumah telah melalui verifikasi, sesuai Peraturan Wali Kota No 110 tahun 2022, di antaranya kebenaran lokasi, ketersediaan dan kepemilikan lahan.
Wali Kota Benyamin mengatakan gelaran MTQ tidak hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur'an, melainkan upaya dalam membumikan Al-Qur'an di kehidupan sehari-hari.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
"Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerja sama internasional," kata Wapres JK
Guterres memperingatkan bahwa wabah itu berisiko menjadi krisis hak asai manusia.
Dalam sebuah rilis PTRI, Senin (11/5), delegasi RI mengingatkan situasi hak asasi manusia cenderung terabaikan selama masa pandemi covid-19.
Wilayah dengan jumlah pembunuhan tertinggi tahun lalu sama di mana pertempuran sengit memperebutkan ribuan hektare tanaman kokain atau tambang ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved