Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYAKIT mulut dan kuku (PMK) kembali merebak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sementara 70 sapi peternak terkonfirmasi suspek PMK.
Untuk penanganan suspek PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten menerjunkan tim kesehatan hewan ke kandang peternak. “Puluhan sapi suspek PMK itu aman dan sudah mendapat pengobatan,” kata Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Klaten, Triyanto, Kamis (9/1).
Jumlah sapi ternak di Kabupaten Klaten sekitar 73.000 ekor, sementara 70 ekor yang terkofirmasi suspek. Itu pun masuk kategori masih aman.
Langkah pengawasan ketat lalulintas ternak untuk mencegah penularan PMK di Klaten telah dilakukan, tetapi tidak sampai menutup pasar hewan. “Pasar hewan di Klaten tersebar di Prambanan, Wedi, dan Jatinom. Tidak ada kebijakan penutupan pasar hewan, seperti di Kabupaten Wonogiri,” jelasnya.
Kasus PMK di Klaten dapat diatasi, sehingga tidak ada kebijakan penutupan pasar hewan. Untuk pencegahan, DKPP pun berkoordinasi dengan PMI dan TNI-Polri.
Untuk pencegahan PMK, kita perlu langkah preventif dan kolaboratif, terutama dengan tetap menjaga kebersihan kandang dan sanitasinya. “Jadi, upaya pencegahan penularan PMK, pengawasan lalulintas ternak di Klaten perlu dilakukan secara intensif, baik di pasar maupun pedagang,” ujar Triyanto. (S-1)
Curah hujan tinggi pada Selasa (3/3) menyebabkan Sungai Dengkeng meluap.
Polres Klaten berhasil membongkar pencetak dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, serta menangkap empat orang tersangka. Barang bukti uang palsu yang diamankan sebanyak 3.556 lembar.
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Kegiatan forum perangkat daerah tersebut, digelar di aula DPUPR Klaten, Senin (23/2), dan dihadiri Komisi III DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pers, dan LSM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved