Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan akan menggalakkan penanaman mangrove di kawasan pesisir guna mendukung perdagangan karbon (carbon trade). Lebih dari 25 ribu hektare hutan mangrove di Kalsel dalam kondisi rusak.
"Kita akan menggalakkan penanaman mangrove di kawasan pesisir Kalsel, salah satunya untuk mendukung perdagangan karbon. Ini merupakan peluang bagi daerah," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, Rabu (8/1). .
Rusdi mengatakan pada 2024 pihaknya telah menanam mangrove sebanyak 238 ribu pohon atau seluas 50 hektare. Pada 2025 penanaman mangrove kembali ditargetkan seluas 50 hektare. Diakuinya upaya penanaman mangrove ini jauh lebih kecil dibanding laju kerusakan lahan mangrove.
Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, ada sekitar 6.000 hektare mangrove tegakan jarang. Sementara data BKSDA Kalsel mencatat luas kawasan mangrove di provinsi ini mencapai 110.341 hektare dan 93.616 hektare di antaranya merupakan kawasan konservasi. Dari luasan tersebut 25.809 hektare dalam kondisi rusak.
Kawasan mangrove di Kalsel tersebar di sejumlah kabupaten yaitu Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kerusakan terjadi akibat alih fungsi kawasan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Diakui Rusdi selain DKP aksi penanaman mangrove dilakukan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
Terkait perdagangan karbon ini mangrove dinilai sangat potensial. Lebih jauh dikatakan Rusdi, mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon.
"Mangrove menyimpan karbon dalam akar, batang, daun dan tanah. Di sisi lain mangrove dapat tumbuh lebih cepat, sehingga dapat menyerap karbon dalam jumlah besar di banding hutan alam. (N-2)
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Hingga tahun 2025, capaian rehabilitasi mangrove M4CR di Provinsi Kalimantan Utara seluas 6.543 hektare.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Upaya pemulihan lingkungan pesisir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menunjukkan hasil konkret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved