Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRAKTIK pertambangan tanpa izin di Provinsi Kalimantan Selatan masih marak terjadi, termasuk aktivitas tambang yang berada di dalam kawasan hutan. Forest Watch Indonesia mencatat ada 116 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Hal ini dikemukakan Juru Kampanye Forest Watch Indonesia, Anggi Prayoga, Minggu (27/10). "Menurut data Forest Watch Indonesia Kalsel merupakan salah satu provinsi yang memiliki izin tambang tanpa PPKH yang tinggi. Tercatat lebih dari 116 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam kawasan hutan tanpa PPKH," tutur Anggi.
Dirinya menegaskan IUP Tambang dalam kawasan hutan merusak lingkungan dan sumber daya hutan. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, beberapa waktu lalu membeberkan tercatat hampir 5 juta hektare lahan telah diubah menjadi kawasan pertambangan batubara, dengan hampir 2 juta hektare diantaranya berada di kawasan hutan. Tren perusakan ini tidak akan segera menurun karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong peningkatan produksi batubara di Indonesia.
Ekspansi pertambangan juga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. "Luasan tambang batubara dilaporkan mencaplok 19 persen areal persawahan dan 23 persen lahan untuk budidaya padi baru. Hingga 15 persen kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perkebunan juga berisiko dibuka dan ditambang untuk produksi batubara, sehingga menimbulkan risiko terbesar bagi ketahanan pangan di masa mendatang," sambung Kisworo.
Besarnya luasan pertambangan batubara, terutama yang berada pada wilayah yang penting baik secara ekologis maupun pada wilayah Kelola rakyat menyebabkan konflik pertambangan menjadi terus mengemuka.
Selain tambang batubara, wilayah Kalsel juga dikepung tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Meskipun sering dianggap sebagai tambang skala kecil, dampak kumulatifnya terhadap lingkungan dan sosial cukup besar.
Jenis tambang MBLB antara lain batu kapur, gamping, batu permata, kwarsa, asbes, batu apung, dolomit dan lainnya. Di Kalsel tambang jenis MBLB banyak tersebar di sepanjang daerah aliran sungai dan kawasan hutan sehingga menjadi ancaman serius terjadinya kerusakan lingkungan, seperti halnya tambang mineral dan batubara. (Z-9)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Pembahasan tidak hanya menyangkut koordinasi lintas sektor antara daerah dan pusat.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyediakan Program Mudik Gratis Pemprov Kalsel bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran 2026 di kampung halaman.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
SEJUMLAH wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali terendam banjir seiring kondisi cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang melanda sejak beberapa waktu terakhir. T
SEBUAH lokasi tambang batubara di kawasan KM 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terbakar.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved