Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan krisis air bersih akibat dampak musim kemarau di sejumlah daerah di provinsi itu diprediksi berlangsung hingga Desember 2024.
"Ketersediaan air bersih kemungkinan sampai Desember kita masih kekurangan," kata Kepala BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Rabu (25/9).
Ia mengakui meski hujan sudah mulai terjadi di akhir September, beberapa daerah khususnya yang berada di kawasan selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tetap masih kekurangan air.
Baca juga : 17 Kecamatan di Purwakarta Mulai Krisis Air Bersih
"Walaupun ada hujan, belum tentu juga di kawasan selatan Pulau Lombok dan Sumbawa itu air langsung mengalir karena air itu butuh waktu resapan," jelasnya.
Berdasarkan data BPBD NTB, sampai saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 500 ribu jiwa lebih. Mereka tersebar di 77 kecamatan. Sementara dari 10 kabupaten/kota, terdapat sembilan yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Selain menyebabkan kesulitan air bersih, 10 hektare lahan pertanian juga terdampak kekeringan.
Baca juga : 8 Desa Kekeringan, BPBD Klaten Salurkan 1,96 Juta Liter Air Bersih
Untuk mengatasi kekurangan air bersih, BPBD NTB terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Membangun sumur-sumur bor di sejumlah titik. Sumur bor ini diperoleh dari bantuan pemerintah pusat melalui BNPB, termasuk rencana modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan.
"Wilayah Lombok selatan itu sumur bor tidak bisa karena tidak ada cekungan air tanah. Cara yang kita lakukan dengan mendistribusikan air. Kalau pun pasang sumur bos itu tidak disana," terang Ahmadi.
Terkait anggaran, BPBD NTB mendapatkan bantuan dana dari BNPB sebesar Rp300 juta untuk untuk membeli air dan operasional. Pemprov NTB juga memiliki anggaran khususu di APBD
sebesar Rp700 juta. (Ant/Z-11)
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
SEBANYAK 10,25 hektare lahan pertanian di Tanah Datar terdampak kekeringan, dan 5,25 hektare di antaranya sudah dinyatakan puso atau gagal panen.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Fenomena kemarau basah saat ini terjadi di beberapa daerah Indonesia. Berbeda dengan kemarau biasa yang kering dengan sedikit hujan, kemarau basah justru ditandai dengan hujan yang turun
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
Usulan ini didasarkan pada data BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli-Agustus mendatang
Digelar pada 10-13 September 2025 di JIExpo Kemayoran, Water Indonesia menyoroti kebutuhan terhadap pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan.
Vinilon membangun sistem perpipaan dari hulu ke hilir dan sarana air bersih yang memadai sepanjang 4,5 km di Desa Banuan, Nusa Tenggara Timur.
210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa hanya 54% pesantren yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak,
Tujuannya untuk menarik investasi asing dari beberapa negara, seperti Turki, Tiongkok, dan Eropa yang memiliki minat berinvestasi di bidang air di Tanah Air.
Selama bertahun-tahun, masyarakat di wilayah Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sangat bergantung pada suplai air donasi dari perusahaan yang berada di sekitar warga.
Kondisi ini menuai keluhan dari warga. Rani, 36, warga Perumahan Taman Raya, mengaku kesulitan menjalani aktivitas sejak pagi lantaran air di rumahnya tidak mengalir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved