Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERSIAPAN penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Solo, Jawa Tengah, yang akan digelar 6 - 13 Oktober, hanya tinggal dua pekan lagi. Namun, persoalan budgeting atau pembiayaan masih belum kelar.
Guna mendapatkan kepastian sisi persiapan, Mendagri Tito Karnavian pada Senin (23/9) menginisiasi rapat koordinasi persiapan Peparnas, yang dihadiri Menpora Dito Ariiotedjo, PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana, pejabat Kemenkeu, PB Perpanas XVII dan stakeholder lainnya di Solo.
Baca juga : Peparnas 2024 Beri Ruang Partisipasi Penuh untuk Penyandang Disabilitas
Namun dari rakor itu, banyak hal yang harus dievaluasi dan dicarikan solusi cepat, terutama terkait minimnya budgeting untuk pelaksanaan pesta akbar olahraga atlet disabilitas tingkat nasional tersebut. Diperlukan mitigasi cepat jika memang anggaran tidak mencukupi, dan belum diketahui sumber pendanaannya.
Menpora Dito Ariotedjo seusai rakor mengungkapkan, rakor yang diinisiasi Mendagri Tito, khusus fokus membahas evaluasi persiapan penyelenggaraan, terutama menyangkut budgeting minim, venue, dan lain lain yang prinsip untuk kelancaran penyelenggaraan.
Dito membeberkan, permasalahan budgeting Peparnas XVII, diakui masih banyak yang perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan. Sebab pagu anggaran yang disiapkan Kementerian Keuangan Rp215 miliar, ditambah dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenpora tahun lalu sebesar Rp75 miliar.
Baca juga : Redistribusi Anggaran Pendidikan Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Baru
Meski anggaran masih dalam sinkronisasi dan upaya mitigasi, Kota Solo dan sekitar secara sarana dan prasarana, terutama kesiapan venue siap. "Kota Solo yang pernah menjadi penyelenggara ASEAN Para Games (APG), dalam posisi emergency memggantikan Riau, sangat siap. Venue masih layak," kata dia.
Tetapi, lanjut Dito, harus cepat dilakukan pemetaan, sinkronisasi dan harmonisasi, mengingat dalam rakor sudah digetok pembiayaan sebesar Rp290 miliar, yang berasal dari pagu Kemenkeu plus DIPA Kemenpora tahun lalu.
"Dari seluruh komponen, termasuk komponen untuk suporting, seperti opening ceremony dan closing ceremony masih harus disinkronisasikan, sesuai kebutuhan di lapangan," tukas Dito.
Baca juga : Hati-Hati Kabupaten Badung Diproyeksi Bisa Defisit APBD Tahun 2024
Pada bagian lain PB Peparnas XVII sebagaimana diungkap Sekretaris PB Peparnas Rima Ferdianto, bahwa untuk kebutuhan penyelenggaraan Peparnas pihaknya sudah mengajukan proposal anggaran kepada pemerintah, sebesar Rp536 miliar plus Rp75 miliar.
Namun dengan pembahasan rakor yang memfinalkan anggaran sebesar Rp290 miliar, PB Perpanas XVII harus berhitung terkait kebutuhan riil di lapangan. Apalagi Mendagri telah berpesan, bagaimana dengan anggaran minim, pelaksanaan bisa lancar dab maksimal.
"Tadi final dan diketok dalam rakor anggaran Rp290 miliar. erinciannya Rp174 miliar untuk 8 bidang, dan sisanya untuk pembiayaan kebutuhan lain lainnya. Kita agak bingung juga," imbuh Rima. (N-2)
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved